Wali Kota Malang: Jelang PSBB, Warga Diharap Tenang dan Patuhi Protokol

  • Bagikan
Foto: Humas.

MALANG, Tugujatim – Bakal diadakannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sesuai instruksi Mendagri No 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19, Pemerintah Daerah Malang Raya menggelar rapat koordinasi Kamis (07/01/2021).

Dikoordinasi langsung oleh Wali Kota Malang H. Sutiaji, rakor tersebut dihadiri oleh Wali Kota Batu Hj. Dewanti Rumpoko beserta jajarannya dan perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Malang.

Sumbangan Kemanusiaan Gempa Malang

Siap diberlakukan sejak 11 Januari 2021, ketiga kepala daerah tersebut sepakat jika secara teknis pelaksanaan PSBB akan diberlakukan sesuai dengan kebutuhan. “Tidak semua instruksi dari mendagri dapat kami laksanakan di wilayah Malang Raya. Tapi, kami menyepakati untuk memodifikasi dan disesuaikan dengan keadaan di wilayah Malang Raya,” ujar Sutiaji.

Di antaranya, dalam rakor tersebut disepakati bahwa untuk perkantoran selama masa PSBB berlangsung akan diberlakukan pembatasan kuota menjadi 25 persen WFO dan 75 persen WFH. Hal itu juga untuk menekan klaster perkantoran yang belakangan menjadi paling ramai, disusul dengan klaster keluarga. “Jika sesuai instruksi mendagri jam aktivitas usaha berakhir pukul 19.00 WIB, maka Malang Raya akan ambil opsi pukul 20.00 WIB atau pukul 21.00 WIB, nanti akan segera kami finalisasi secara teknis setelah rakor berikutnya,” tambahnya.

Sedangkan jika instruksi mendagri mengatur pembatasan kegiatan restoran, untuk layanan makan dan minum di tempat sebanyak 25 persen, maka sesuai kearifan lokal, Pemkot Malang akan memberlakukan 50 persen, kemudian untuk layanan pesan antar atau dibawa pulang tetap diizinkan sesuai jam operasional.

Tak hanya itu, pembelajaran tetap dilaksanakan secara daring, sektor esensial yang berkaitan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100 persen dan untuk pekerjaan konstruksi dapat beroperasional 100 persen.

Kegiatan peribadatan juga turut dibatasi menjadi 50 persen dari total kuota secara keseluruhan. Termasuk dengan okupansi hotel juga dibatasi 25 persen. “Tapi, kita lihat saja karena selama Covid-19 ini okupansi dari masing-masing mal maupun hotel tidak pernah lebih dari 25 persen kecuali weekend,” ujarnya.

Lebih lanjut pria berkacamata itu mengatakan bahwa segera akan dilakukan rapat koordinasi lanjutan untuk membahas finalisasi teknis pelaksanaan PSBB di wilayah Malang Raya. Dengan harapan agar instruksi mendagri dapat berjalan dengan optimal di Kota Malang. “Ini adalah instruksi dari mendagri sehingga mau tidak mau kami harus menjalankannya,” kata Sutiaji.

Kendati demikian, dia mengimbau agar masyarakat, khususnya di wilayah Kota Malang, untuk tetap tenang dan menerapkan protokol kesehatan. “Sebab, penerapan PSBB ini dilakukan demi kebaikan kita semua, dan modifikasi PSBB akan dilakukan sesuai kebutuhan wilayah,” tegasnya. (fen/ln)

  • Bagikan