MOJOKERTO, Tugujatim.id – Pemkab Mojokerto wajib waspada terhadap serangan siber. Dalam waktu dua bulan sejak awal Januari hingga akhir Februari 2023 saja, tidak tanggung-tanggung ada 52 ribu kali serangan siber yang menyasar jaringan komputer Pemkab Mojokerto. Serangan tersebut mayoritas berasal dari negara-negara lain.
Kepala Diskominfo Kabupaten Mojokerto Ardi Sepdianto mengatakan, dalam kurun waktu awal Januari hingga akhir Februari 2023 terjadi 52.165 serangan siber terhadap jaringan komputer Pemkab Mojokerto. Jenis serangan siber yang mendominasi yaitu bugs terhadap sistem operasi Windows yang mencapai 32.928 serangan.
Selain itu, serangan siber berupa malware tercatat 14.237 kali serta percobaan serangan terhadap website atau server Pemkab Mojokerto sejumlah 5.000 kali.
“Mayoritas serangan berasal dari berbagai negara-negara lain. Namun, ada 11 ribu serangan berasal dari Indonesia, lalu dari India ada 6.500 serangan,” ujar Ardi kepada Tugu Jatim, Rabu (15/03/2023).
Ribuan serangan siber tersebut seharusnya menjadi perhatian. Sebab pada 2022, seluruh kantor organisasi perangkat daerah (OPD) di Mojokerto terkoneksi dengan jaringan internet melalui sambungan kabel fiber optik sejauh 99 km.
Sedangkan untuk tahun ini, menurut Ardi, jaringan fiber optik diperluas sejauh 200 km sehingga dapat menjangkau seluruh unit puskesmas berjumlah 27 unit, 7 kantor kecamatan, 19 SMPN, dan juga 8 pasar tradisional. Untuk perluasan jangkauan itu, Diskominfo Kabupaten Mojokerto mengalokasikan anggaran sekitar Rp7,9 miliar.
“Jadi, total nanti di akhir 2023, Pemkab Mojokerto diharapkan sudah mempunyai jaringan fiber optik sepanjang kurang lebih 200 km,” katanya.
Sementara itu, Plt Kepala Bidang Informatika Diskominfo Kabupaten Mojokerto Diding Adi Parwoto menjelaskan, Kominfo sudah menggunakan firewall seharga Rp400 juta untuk mengamankan semua jaringan komputer tersebut.
“Serangannya banyak. Kemarin kami beli firewall Rp400 juta sebagai perlindungan. Harapannya bisa banyak membantu kami menangkal serangan,” jelasnya.
Tidak hanya itu, Diskominfo Kabupaten Mojokerto juga ingin menertibkan aplikasi yang tidak digunakan agar menekan beban pengelolaan. Hasil penyisiran sementara, ada 242 aplikasi milik OPD yang dibuat sejak 2017.
