JEMBER, Tugujatim.id – Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto mulai menunjukkan progresnya, khususnya di Kabupaten Jember. Pemerintah setempat secara resmi telah mengusulkan lokasi untuk pembangunan fasilitas Sekolah Rakyat di Jember kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI).
Inisiatif pendidikan yang berada di bawah koordinasi Kemensos ini pun menuai respons dari kalangan akademisi Universitas Jember (Unej).
Koordinator Program Studi Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas Jember (Unej) Dr Muhammad Irfan Hilmi SPd MPd mengajukan sejumlah pertanyaan kritis terkait efektivitas dan relevansi program tersebut.
Pria yang akrab disapa Pak Hilmi itu pun mempertanyakan bagaimana program ini akan berintegrasi dengan sistem pendidikan nasional yang telah eksis. Dia juga menyoroti aspek reaktualisasi konsep historis serta potensi duplikasi dengan program-program pendidikan yang sudah berjalan sebelumnya.
Sejarah Panjang Sekolah Rakyat di Indonesia
Hilmi menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat bukanlah konsep baru dalam khazanah pendidikan Indonesia. Melainkan, sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Kala itu bernama sekolah dasar (SD). Istilahnya pun berubah ketika estafet penjajahan beralih ke Jepang dan dikenal dengan Sekolah Rakyat (SR).
Secara historis, dia mengatakan, sekolah rakyat memiliki dua fungsi utama yang telah terbukti efektif.
“Sekolah rakyat itu kalau kita baca sejarah ada dua fungsi. Satu fungsi pendidikan formal atau sekolah formal, yang kedua itu fungsi sekolah nonformal,” ungkap Hilmi saat ditemui Tugujatim.id di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unej pada Selasa (10/06/2025).
Baca Juga: Kabupaten Jember Jadi Pionir Sekolah Rakyat Nasional
Konsep historis ini mencakup sekolah malam yang kini berkembang menjadi sistem sekolah terbuka. Model “satu atap” yang memungkinkan optimalisasi penggunaan gedung sekolah SD berlangsung hingga pukul 12.00, dilanjutkan SMP pada siang hari, dan program pendidikan terbuka di sore hari.
“Sekolah formal seperti biasa, sekolah malam untuk pemuda dan orang dewasa, karena mungkin dulu zaman kemerdekaan habis berperang kumpul belajar,” jelas Hilmi mengenai konteks sejarah program yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat.
Target Kemiskinan Ekstrem yang Belum Jelas
Program Sekolah Rakyat saat ini ditargetkan untuk masyarakat miskin ekstrem. Namun, Hilmi mempertanyakan definisi dan kriteria yang digunakan.
“Potensi kegiatannya untuk orang-orang yang miskin ekstrem. Ini perlu data atau kriteria maupun indikator miskin yang seperti apa, itu perlu diperjelas,” kritik Hilmi.
Ketidakjelasan target ini berpotensi menimbulkan masalah dalam implementasi program, terutama dalam hal seleksi penerima manfaat dan evaluasi keberhasilan program.
Selain itu, kekhawatiran utama yang disampaikan Hilmi adalah potensi duplikasi dengan sistem pendidikan nasional yang sudah ada. Indonesia memiliki tiga jalur pendidikan resmi: formal, nonformal, dan informal, lengkap dengan lembaga-lembaga pendukungnya.
“Secara undang-undang kan amanatnya sekolah itu pada tiga jalur. Sekolah formal, nonformal dan informal. Nah, ini sekolah rakyat ini mau yang jalur yang mana?” tanya pria yang juga menjabat sebagai ketua Jurusan Ilmu Pendidikan, FKIP, Unej.
Program yang sudah berjalan seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) memiliki fungsi serupa dengan konsep sekolah rakyat. Hilmi menekankan pentingnya memastikan program ini saling melengkapi, bukan menciptakan kompetisi atau tumpang tindih.
“Jangan sampai ini tumpang tindih antara sekolah rakyat dengan sekolah formal, dengan sekolah nonformal, ada PKBM, ada LKP,” tegas Hilmi.
Konsep Asrama: Solusi atau Tantangan Baru?
Rencana pendirian asrama dalam sekolah rakyat mendapat respons positif dari Hilmi, meski dengan catatan penting. Asrama dapat mengatasi masalah aksesibilitas geografis, namun menimbulkan tantangan baru dalam hal kurikulum dan pembinaan. Masalah setelah peserta didik mendapat pelajaran formal.
“Kalau asrama ya alhamdulillah, itu bagian dari proses bagaimana kita menyiapkan sesuatunya sudah ada. Dalam satu atap, tinggal bagaimana si anak itu dibina, dibimbing di asrama itu, setelah melakukan pembelajaran formal,” ujar Hilmi.
Dia menyarankan adopsi model pesantren yang telah teruji waktu, dengan kombinasi pendidikan formal dan pengembangan karakter. Dimana, dalam penerapan model tersebut terintegrasi dengan kurikulum, mulai dari intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
“Kalau secara kurikulum biasanya ada intrakurikuler, ada kokurikuler, ada ekstrakurikuler. Nah, itu yang harus diperhatikan,” lanjut Hilmi.
Kesamaan dengan Pendidikan Kesetaraan
Hilmi mengingatkan bahwa konsep yang diusung Sekolah Rakyat sebenarnya sudah ada dalam sistem pendidikan kesetaraan. Program kesetaraan juga memberikan kombinasi pendidikan akademik dan keterampilan praktis.
“Sebenarnya konsep itu di pendidikan kesetaraan juga ada. Jadi bedanya pendidikan formal dengan kesetaraan adalah ada keterampilan skill yang diberikan. Jadi tidak hanya lulus matematika, Pancasila, tapi ada keterampilan,” jelasnya.
Soal Efisiensi Anggaran
Aspek pembiayaan menjadi sorotan tajam Hilmi. Di tengah kondisi ratusan sekolah rusak yang membutuhkan rehabilitasi, pembangunan sekolah baru dengan desain mewah dinilai kurang efisien.
“Agak rancu ya. Maksudnya dengan banyak jumlah sekolah yang rusak prasarananya, kemudian kita membangun sekolah baru yang dengan desain yang segitu mewahnya, apalagi di tengah-tengah efisiensi,” kritik Hilmi.
Oleh karena itu, agar Sekolah Rakyat di Jember dapat berjalan efektif, Hilmi merekomendasikan beberapa hal, sebagai berikut:
1. Klarifikasi posisi dalam sistem pendidikan nasional – Menentukan secara jelas apakah melengkapi jalur formal, nonformal, atau informal.
2. Pemanfaatan infrastruktur existing – Mengoptimalkan gedung sekolah yang ada dengan sistem multi-fungsi.
3. Koordinasi dengan lembaga existing – Memastikan tidak ada duplikasi dengan PKBM, LKP, dan program serupa.
4. Definisi target yang jelas – Menetapkan kriteria dan indikator kemiskinan ekstrem secara transparan
“Mudah-mudahan sekolah rakyat ini salah satu solusi, walaupun kemiskinan dan pengangguran itu hal yang tidak mungkin tidak ada,” harap Hilmi.
Program Sekolah Rakyat memiliki potensi untuk memberikan kontribusi positif bagi pendidikan nasional. Namun, keberhasilannya akan sangat bergantung pada kemampuan para pemangku kepentingan untuk merancang sistem yang tidak hanya inovatif, tetapi juga terintegrasi dengan baik dalam ekosistem pendidikan yang sudah ada.
Transparansi dalam perencanaan, efektivitas dalam implementasi, dan evaluasi berkelanjutan menjadi kunci sukses program yang ditargetkan untuk masyarakat miskin ekstrem ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: Diki Febrianto
Editor: Dwi Lindawati
