JEMBER, Tugujatim.id – Ratusan dapur program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang kini beroperasi di Kabupaten Jember ternyata menyimpan persoalan serius di balik aktivitas produksi Makan Bergizi Gratis (MBG). Apa saja persoalan SPPG Jember ini?
Dinas Kesehatan Kabupaten Jember mencatat bahwa sebagian besar dapur tersebut belum berhasil menuntaskan proses Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dengan kualitas air sebagai hambatan yang paling banyak menjegal.
Baca Juga: Dongkrak Ekonomi Desa di Jember, Bupati Fawait Dorong Sinergi SPPG-Koperasi Merah Putih
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Jember dr Gini Wurliandari mengungkapkan bahwa dari sekitar seratus lebih pengajuan sertifikasi yang masuk, hanya sebagian kecil yang benar-benar lolos tahap verifikasi.
Menurut dia, persoalan air bukan sekadar masalah teknis biasa, hal tersebut menyangkut keselamatan anak-anak sebagai penerima utama program gizi nasional yang diinisiasi pemerintah pusat.
“Kuncinya ada di air bersih. Kalau keracunan terjadi gara-gara air, itu yang paling susah ditangani,” tegasnya saat ditemui Selasa (18/02/2026).
Pengelola Diarahkan Pasang Sistem Filtrasi Tambahan
Air memang menjadi tulang punggung seluruh rantai produksi pangan di dapur-dapur ini, mulai dari proses pencucian bahan baku, pengolahan makanan, sampai pembersihan peralatan masak.
Apabila kualitas air tidak memenuhi baku mutu yang disyaratkan, pengajuan sertifikasi otomatis terhenti tanpa ada batas waktu yang jelas sampai perbaikan benar-benar dilakukan dan hasil uji ulang dinyatakan memenuhi standar.
Tanggung jawab perbaikan sepenuhnya berada di tangan pengelola dapur. Dinkes hanya hadir sebagai pemberi rekomendasi teknis melalui tim kesehatan lingkungan.
Bagi dapur yang sudah terlanjur beroperasi dan teridentifikasi berisiko, pengelola biasanya diarahkan memasang sistem filtrasi tambahan, melakukan perbaikan instalasi air, baru kemudian mengajukan sertifikasi ulang.
Situasi ini dinilai cukup mengkhawatirkan mengingat dapur-dapur yang belum bersertifikat tetap memproduksi makanan setiap hari.
Risiko paling fatal yang dikhawatirkan adalah kejadian keracunan massal yang dipicu kontaminasi pada air baku, sebuah skenario yang jauh lebih sulit dikendalikan dibanding jenis kontaminasi pangan lainnya.
Dinkes mengaku mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif dalam pengawasan dengan menekankan dampak kesehatan bagi anak-anak. Namun pendekatan ini disadari tidak akan cukup tanpa kepatuhan teknis yang konsisten dari para pengelola.
Baca Juga: DPRD Jember Desak Perbaikan Dapur SPPG Usai Temuan Tak Layak
Selain urusan air, kelengkapan sertifikasi juga mensyaratkan pelatihan tenaga keamanan pangan, hasil uji laboratorium, perizinan usaha, hingga kepesertaan BPJS Kesehatan. Meski begitu, faktor sanitasi lingkungan terutama kualitas air, tetap menjadi tembok tertinggi yang harus dilampaui.
Dinkes menegaskan bahwa percepatan operasional dapur tidak boleh mengorbankan standar sanitasi. Seluruh pengelola SPPG Jember yang belum mengurus SLHS diminta menjadikan pembenahan sistem air bersih sebagai prioritas utama sebelum mengajukan sertifikasi.
“Aspek lain masih bisa diperbaiki lewat perubahan perilaku. Tapi soal air, itu yang paling berbahaya kalau sampai bermasalah,” pungkas dr Gini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: Diki Febrianto
Editor: Dwi Lindawati
