Atasi Lonjakan Kasus Covid-19, Komisi IV DPRD Tuban Apresiasi Pencanangan Percepatan Vaksinasi

  • Bagikan
Komisi IV DPRD Kabupaten Tuban rapat dengan dinkes dan pihak RSUD dr R. Koesma pada Kamis (01/07/2021). (Foto: Humas DPRD Tuban/Tugu Jatim)
Komisi IV DPRD Kabupaten Tuban rapat dengan dinkes dan pihak RSUD dr R. Koesma pada Kamis (01/07/2021). (Foto: Humas DPRD Tuban)

TUBAN, Tugujatim.id – Menyikapi lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi di Kabupaten Tuban akhir-akhir ini, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban melakukan agenda rapat bersama dinas kesehatan (dinkes) dan RSUD dr R. Koesma Tuban, Kamis (01/07/2021).

Dalam rapat tersebut, banyak hal yang dibahas seperti ketersediaan tempat tidur, ruang isolasi, tenaga kesehatan, obat-obatan, dan persediaan tabung oksigen, termasuk pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Tuban. Selain itu, juga tenaga pendidik yang harus sudah tervaksin secara keseluruhan.

“Hal itu dilakukan karena rencana pelaksanaan pembelajaran tatap muka dilakukan bulan depan ini,” kata Ketua Komisi IV DPRD Tuban Tri Astutik lewat pesan singkatnya.

Proses rapat bersama Komisi IV DPRD Kabupaten Tuban pada Kamis (01/07/2021). (Foto: Humas DPRD Tuban/Tugu Jatim)
Proses rapat bersama Komisi IV DPRD Kabupaten Tuban pada Kamis (01/07/2021). (Foto: Humas DPRD Tuban)

Dari data yang ada, sebanyak 21.343 tenaga pendidik, 20.709 orang di antaranya sudah divaksin. Harapannya, yang belum melaksanakan vaksinasi agar segera mendatangi puskesmas terdekat.

“Sebanyak 634 tenaga pendidik belum vaksinasi,” ungkap perempuan yang juga menjabat sebagai ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD ini.

Astutik juga mengapresiasi kinerja dari Pemkab Tuban yang telah melakukan pencanangan percepatan vaksinasi. Tercatat hingga 30 Juni 2021, ada sebanyak 123.242 orang yang vaksinasi.

“Kami dari Komisi IV DPRD Tuban sangat mengapresiasi hal tersebut,” ungkapnya.

Dalam rapat itu, Komisi IV DPRD Tuban juga merekomendasi beberapa hal:

1. Dalam menyikapi kasus lonjakan Covid-19, maka satgas harus melakukan komunikasi, koordinasi, kolaborasi antara pemerintah daerah, dan satgas Covid-19 dengan pemangku kepentingan lainnya dalam hal ini adalah TNI dan Polri.
2. Meningkatkan testing dan tracing.
3. Optimalkan peran satgas Covid-19 di tingkat desa/kelurahan.
4. Rekrutmen tenaga kesehatan terlatih (relawan) dan sopir ambulans.
5. Penambahan bed (tempat tidur) untuk mengurangi beban kerja RS dan tenaga kesehatan, termasuk penambahan ruang isolasi dan ICU.
6. Prinsip pelayanan bahwa dalam keadaan urgen tidak boleh menolak pasien.
7. Ketersediaan APD dan obat-obatan.
8. Evaluasi pelanggaran prokes saat antre pelaksanaan vaksinasi.
9. Optimalkan sistem rujukan di puskesmas.
10. Agar dibuat RS khusus Covid-19. Dalam hal ini hasil rapat kerja disepakati RS Ali Mansyur Jatirogo.

  • Bagikan