BOJONEGORO, Tugujatim.id – Bupati Bojonegoro Anna Muawanah meminta semua organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup pemkab membelanjakan anggaran daerah secara efektif, efisien, dan produktif. Penegasan ini disampaikan secara virtual saat Musrenbang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 di Pendapa Malowopati, Selasa (09/11/2021).
Musrenbang Perubahan RPJMD 2018–2023 diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bojonegoro. Dalam arahannya, Anna mengatakan, perencanaan anggaran pada 2022 sudah sesuai instruksi presiden. Bojonegoro pun sudah dikenal dengan istilah EEP (Efektif, Efisien, Produktif). Jadi, belanja anggaran yang memang besar, semata-mata tidak untuk dihabiskan jika tidak ada kebermanfaatan, multiguna, dan multifungsi.
“Mohon dukungannya. Mulai 2022 sedang menyusun perencanaan terhadap dana pendidikan daerah berkelanjutan. Ini mendasari rencana undang-undang terhadap hubungan keuangan pusat dan daerah (HKPD) yang sedang dirancang kementerian pusat,” jelas Anna.
Pemkab Bojonegoro sedang merancang agar HKPD bisa diterjemahkan di dalam sustainable pembangunan, sustainable terhadap indeks pembangunan manusia (IPM), termasuk penyediaan dana pendidikan daerah berkelanjutan.
Sementara terkait sumber daya uang bukan tentang berlomba-lomba menghabiskannya. Bupati Anna berpesan, pengunaan sumber daya dalam belanja harus didasari pada efektivitas dan efisiensi. Sedangkan sisanya, dikelola dengan baik sehingga anak-cucu mendapatkan pendidikan yang berlanjutan.
“Mudah-mudahan seluruh masyarakat mendukung, memberi masukan baik dan produktif agar sumber daya alam serta dana dapat dirasakan turun-temurun pada anak cucu,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Bojonegoro Anwar Mukhtadlo menyampaikan, musrenbang digelar untuk merumuskan rancangan akhir perubahan RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023. Ini berdasarkan rekomendasi hasil konsultasi rancangan awal dengan Provinsi Jatim dan forum perangkat daerah. Tujuannya untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD.
“Musrenbang Perubahan RPJMD ini diharapkan dapat menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dalam rangka meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, dan lapangan usaha. Selain itu, untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, serta menghasilkan dokumen RPJMD yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan,” jelasnya.
