Bupati Kediri Sidak Parkir Liar, Tukang Parkir Catut Anggota DPRD Kabupaten Kediri - Tugujatim.id

Bupati Kediri Sidak Parkir Liar, Tukang Parkir Catut Anggota DPRD Kabupaten Kediri

  • Bagikan
Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana melakukan sidak di kompleks kantor Bapenda dan Dispendukcapil Kabupaten Kediri, Jumat (30/4/2021) pagi. (Foto: Rino Hayyu Setyo/Tugu Jatim)

KEDIRI, Tugujatim.id – Praktik pungutan liar (pungli) di kompleks parkir Dispendukcapil dan Bapenda mencatut anggota DPRD Kabupaten Kediri. Nama anggota DPRD Fraksi PKB, Lukman, diduga menerima setoran uang parkir tersebut. Pasalnya, setoran itu mencapai Rp 300 ribu – Rp 400 ribu per hari.

Apabila pemasukan per hari Rp 400 ribu, maka dalam sebulan pemasukan retribusi parkir di kompleks Dispendukcapil dan Bapenda bisa mencapai Rp 10 juta per bulan.

Hal ini diketahui ketika Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana melakukan sidak, Jumat (30/4/2021) pagi di kompleks kantor Bapenda dan Dispendukcapil. Bupati Dhito mengecek semua layanan publik di dua kantor tersebut, tak terkecuali urusan parkir.

Ternyata, setelah ditanya Dhito, dua tukang parkir tersebut mengaku bahwa menjadi tukang parkir karena ‘dibawa’ Lukman.

“Saya dibawa Pak Luqman, katanya anggota DPRD,” ungkap Teguh, salah seorang tukang parkir.

Mendapatkan informasi tersebut, Dhito kaget dan memintanya untuk menelepon Lukman. Akan tetapi, Lukman tidak mengangkat telepon dari juru parkir itu. Mas Bup, panggilan akrab Dhito, menyayangkan atas tindakan oknum yang mencoba mencari keuntungan di tengah kesusahan masyarakat.

“Ini tadi ada oknum yang membackup atau mensuport bahkan. Jadi katanya parkir ini setorannya ke salah satu oknum tersebut. Dan saya coba akan dalami hari ini,” katanya.

Ia meminta kepada Satpol PP untuk melakukan penertiban. Ia khawatir pungutan seperti ini semakin menjamin apabila tidak segera ditindaklanjuti.

“Saya tidak mau ini terjadi. Masak orang datang ke sini jauh-jauh untuk mengurus dokumen justru di sini terkena pungutan liar. Saya tidak mau ini terjadi. Sebab, perlu diketahui kepada masyarakat juga bahwa kawasan pemerintah, apalagi tempat pelayanan umum, itu tidak boleh ada pungutan parkir,” pungkasnya.

Suasana kantor DPRD Kabupaten Kediri yang sepi ketika Tugu Jatim mencoba konfirmasi terkit kasus ini. (Foto: Rino Hayyu Setyo/Tugu Jatim)
Suasana kantor DPRD Kabupaten Kediri yang sepi ketika Tugu Jatim mencoba konfirmasi terkit kasus ini. (Foto: Rino Hayyu Setyo/Tugu Jatim)

Terpisah, Teguh menerangkan apabila ia setiap hari diberi upah Rp 50 ribu. Sedangkan, sisa uang retribusi parkir langsung disetor ke Lukman via rekening. Teguh menjelaskan rata-rata setiap hari retribusi parkir mencapai Rp 300 ribu sampai Rp 400 ribu.

Sampai sekarang, Lukman masih belum tampak di ruangan DPRD Kabupaten Kediri untuk dimintai konfirmasi terkait hal ini.

Anggota DPRD Kabupaten Kediri Sebut Sewa Lahan Parkir Setahun Rp 22 Juta

  • Bagikan