Sumenep – Bupati Sumenep, Jawa Timur, Busyro Karim menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menunda pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Dalam surat dari Bupati Sumenep, Busyro Karim itu, disebutkan agar Presiden berkenan mempertimbangkan penangguhan pemberlakukan Omnibus Law. Informasi terkait hal tersebut pun dibenarkan oleh Sekda Kabupaten Sumenep.
“Surat itu, iya suratnya sudah ada. Jadi begini kemarin itu ada audiensi dengan kelompok mahasiswa tentang itu,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, Edy Rasiyadi saat dikonfirmasi Portal Publik, partner Tugu Jatim, Kamis (15/10/2020).
Baca Juga: Mau Gaji Aman Hingga Akhir Bulan? Ikuti Langkah-Langkah Berikut ini!
Dijelaskan, surat dimaksud sebagai pemenuhan keinginan kelompok mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya.
Surat dari Bupati Sumenep untuk presiden itu juga diakui sebagai tindak lanjut atas langkah Gubernur Provinsi Jawa Timur yang juga mengirim surat permohonan penangguhan Undang-Undang Omnibus Law.
“Kita juga menindaklanjuti. Ada surat Gubernur Jawa Timur juga kan untuk menangguhkan kita menindaklanjuti itu aja. Kita juga bersurat,” sebut Edy Rasiyadi.
Dalam surat permohonan penangguhan Undang-Undang Cipta Kerja tertanggal 12 Oktober 2020 tersebut, juga menyebutkan sejumlah poin komitmen Pemerintah Kabupaten Sumenep.
Baca Juga: Hobi Menyaksikan Video Binatang Lucu dan Imut Baik untuk Kesehatan, Studi Membuktikan
Poin dimaksud di antaranya, menjamin kesejahteraan buruh dan keadilan dari kesewenang-wenangan pengusaha, kemudian mendorong swasembada pangan dan mengutamakan hasil produksi dalam negeri serta cadangan pangan daripada impor.
Selain itu, Bupati Sumenep dan juga Pemkab Sumenep berkomitmen terhadap isu kerusakan lingkungan dan membangun komunikasi secara sinergis dengan Pemerintah Pusat terkait dengan Undang-Undang Omnibus Law. (Yd/Hem/Fa/Portal Publik/gg)
Sumber Artikel: Portal Publik
