SURABAYA, Tugujatim.id – Puluhan ribu pekerja dari Partai Buruh dan organisasi buruh penuhi depan Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan Surabaya, Senin (01/05/2023). Mereka memperingati Mayday 2023.
Melalui pantauan Tugujatim.id, ribuan buruh Jawa Timur mulai memasuki Jalan Pahlawan sejak pukul 15.30 WIB. Sebelumnya, buruh mulai bergerak dari titik kumpul Mall City of Tomorrow sekitar pukul 12.00 WIB. Namun, mereka sempat berhenti memadati Jalan Darmo dan Jalan Ahmad Yani akibat diguyur hujan.
Massa datang dari berbagai daerah di Jawa Timur seperti Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, Lamongan, Probolinggo, Jember, Banyuwangi, Lumajang, Jombang, dan Malang.
Setiba di Jalan Pahlawan, massa mulai berjalan membetangkan spanduk tuntutan, bendera organisasi, hingga bendera Merah Putih sepanjang 20 meter. Selain itu, bendera Partai Buruh pun ikut dibentangkan. Selebihnya, belasan mobil komando mulai terparkir berjejer di titik konsentrasi aksi.
Sementara itu, di depan kantor gubernur juga disediakan panggung besar hiburan dengan banner bertuliskan “Selamat Hari Buruh”. Aparat keamanan juga sudah bersiaga sejak sebelum massa datang.
Ketika para buruh sudah berkumpul membentuk lautan manusia memadati Jalan Pahlawan, sejumlah orator yang berada di atas mobil komando berorasi secara bergantian, menyuarakan tuntutan aksinya.
“Hari ini buruh tidak libur, buruh berjuang,” teriak saling bersahutan menggema di antara kumpulan buruh saat peringatan Mayday 2023.
Buruh juga mengutarakan tuntutan agar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa turun ke jalan menemui massa.
“Selama ini, kami berjuang tidak pernah ditemui oleh Ibu Gubernur,” ucap orator perempuan berkaus Partai Buruh itu.
Sebelumnya diberitakan, sebanyak 20 ribu buruh merayakan Hari Buruh Internasional atau Mayday 2023 dengan menggelar aksi dan menyampaikan sejumlah tuntutan. Mulai dari cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja, cabut Parlamatary Threshold 4%, sahkan RUU PPRT, tolak RUU Kesehatan, Reforma Agraria dan Kedaulautan Pangan, dan pilih Presiden 2024 yang pro buruh dan kelas pekerja.
Selain itu, tuntutan lokal dibawa untuk dilayangkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur yakni menagih janji Gubernur Khofifah untuk mewujudkan Perda Jatim tentang sistem jaminan pesangon yang pernah disampaikan pada Mayday 2019.
