SURABAYA, Tugujatim.id – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Surabaya (ABS) menilai setahun pemerintahan Prabowo–Gibran belum menunjukkan arah perubahan yang dijanjikan. Karena itu, Aliansi BEM Surabaya memberikan catatan dalam kegiatan yang diselenggarakan di Cafe Mahabarata, Kalijudan, Surabaya, Senin (20/10/2025).
Salah satu catatan Aliansi BEM Surabaya yaitu pemerintah memang aktif membuat konten sebagai bagian dari komunikasi publik. Namun terlalu sering disertai blunder dan berujung pada klarifikasi.
Koordinator Umum ABS Nasrawi Amd Kep dalam forum bertajuk Cangkruk’an Mahasiswa Surabaya menyampaikan hal itu. Mengambil tema “Refleksi Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Janji, Realita, dan Harapan Bangsa”, forum ini menjadi momen untuk membaca arah bangsa.
Baca Juga: Kado Setahun Kepemimpinan Prabowo: Kejari Jember Ungkap Tersangka Kasus Korupsi Sosperda DPRD
“Satu tahun bukan waktu yang panjang, tapi cukup untuk menilai. Apakah janji-janji besar itu mulai diwujudkan, atau justru berganti dengan praktik lama yang kita kenal. Gemuknya kekuasaan, sempitnya keadilan,” ujarnya.
Nasrawi juga mengutip data dari IndoStrategi, lembaga riset yang menurutnya cukup dekat dengan pemerintah. Dalam laporan tersebut disebutkan, dia mengatakan, kinerja pemerintahan Prabowo–Gibran masih berada pada level sedang dengan skor 3,07 dari 5. Bagi ABS, angka itu menunjukkan bahwa pemerintahan ini belum gagal. Namun juga belum dapat dibanggakan.
“Pemberantasan korupsi memang dinilai baik. Ada gebrakan di bidang kesehatan gratis dan sekolah rakyat. Tapi 19 juta lapangan kerja? Masih di angan. HAM? Masih stagnan. Dan, birokrasi kita? Masih sibuk ngonten, blunder, dan klarifikasi,” paparnya.
Dia menambahkan, banyak data dan pengamatan pakar yang menunjukkan selama setahun terakhir ini telah menjadi alarm bahaya bagi arah pemerintahan. Kabinet yang membengkak dinilai menjadi simbol politik transaksional.
Dia menjelaskan, utang negara terus meningkat, militer kembali memasuki ruang sipil, dan sejumlah proyek pangan justru menimbulkan kerusakan lingkungan. Selain itu, program food estate serta makan bergizi gratis juga dinilai tidak berpihak pada petani, tidak berbasis pangan lokal, dan memunculkan masalah baru. Mulai dari kasus keracunan massal hingga pemborosan anggaran.
Janji Pertumbuhan dan Realitas yang Terlupakan
Nasrawi juga menyampaikan, kini terlihat dua realitas yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, pemerintah berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi hingga delapan persen. Namun di sisi lain, rakyat di akar rumput justru menanggung beban utang, kenaikan harga pangan, dan kerusakan lingkungan yang semakin parah.
“Negara bicara efisiensi, tapi justru memperbesar kabinet dengan gaya hidup bak pangeran. Bicara demokrasi, tapi ruang kritik makin sempit. Dan yang paling disayangkan, militerisasi kebijakan sipil kini dilegalkan atas nama stabilitas,” ujarnya.
Sebagai bagian dari gerakan mahasiswa, Nasrawi menegaskan, kritik yang disampaikan ABS bukan bentuk sinisme terhadap pemerintah. Sikap itu merupakan wujud tanggung jawab moral untuk mengingatkan bahwa kekuasaan tanpa kontrol publik akan menciptakan jarak antara negara dan rakyatnya.
Nasrawi juga menegaskan, Surabaya sebagai Kota Pahlawan dan Kota Pergerakan memiliki tanggung jawab moral untuk menyalakan kembali api kesadaran publik. Bagi dia, kritik mahasiswa semacam ini bukanlah bentuk kebencian terhadap pemerintah, melainkan wujud cinta terhadap republik.
“Maka dari itu, forum ini bukan akhir, tapi awal dari kesadaran baru. Bahwa evaluasi setahun pemerintahan bukan cuma milik lembaga survei, tapi milik rakyat yang setiap hari merasakan dampaknya. Dari kampus, dari jalan, dari sawah, dari layar HP yang menayangkan harga naik tapi gaji tetap,” imbuhnya.
Dia juga berujar bahwa perubahan sistem secara menyeluruh mungkin belum dapat dilakukan dalam waktu singkat. Namun, perubahan akan hadir jika mahasiswa terus melakukan hal-hal mendasar. Seperti keberanian untuk bertanya, kejujuran dalam berpikir, serta menjaga solidaritas antara mahasiswa dan rakyat.
“Satu tahun mungkin terlalu singkat untuk menulis sejarah, tapi cukup panjang untuk melihat arah mana bangsa ini berjalan. Jika arah itu menjauh dari keadilan, maka pastikan dan saksikan bahwa kita berada di garda terdepan perjuangan,” pungkasnya. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Editor: Dwi Lindawati
