JEMBER, Tugujatim.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember David Handoko Seto mendesak pembenahan menyeluruh dalam penanganan bencana dan menghidupkan kembali Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB).
Seruan ini muncul menyusul kejadian banjir dan longsor yang berkali-kali melanda sejumlah titik rawan bencana di Kabupaten Jember.
David mengungkapkan, banjir yang terus-menerus terjadi tidak semata-mata dipicu oleh kondisi cuaca, melainkan juga akibat penyusutan lebar saluran drainase serta pembangunan kompleks perumahan yang tidak sesuai ketentuan.
Baca Juga: DPRD Jember Kebut Finalisasi Raperda Pariwisata dan Perlindungan Petani Jelang Tutup Tahun
“Para developer memang sudah mengantongi perizinan, namun dalam praktiknya pembangunan sistem drainase tidak mengikuti standar yang ditetapkan. Masalah inilah yang perlu diperbaiki. Tanpa upaya pencegahan yang tepat, bencana banjir akan kembali berulang,” katanya saat dikonfirmasi pada Selasa (02/12/2025).
Anggota Komisi C ini menjelaskan, beberapa saluran air di perkotaan sudah dibersihkan dan menunjukkan perbaikan, namun dibutuhkan strategi komprehensif untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
FPRB Bakal Gerakkan Sukarelawan di 31 Kecamatan
Sementara itu, persoalan tanah longsor juga menjadi fokus perhatian khususnya di zona Kaliwates. Penanganan yang dilakukan sebelumnya mengandalkan gotong royong warga bersama dinas pekerjaan umum bina marga, namun pendekatan konvensional ini dianggap kurang efisien dan berisiko memunculkan permasalahan tambahan.
“Sejumlah tebing di area pemukiman memiliki sertifikat kepemilikan pribadi. Padahal seharusnya masuk dalam wilayah sempadan sungai. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus,” paparnya.
Politisi tersebut juga mendesak pemerintah daerah Jember untuk menggerakkan kembali FPRB. Organisasi ini nantinya akan mengoordinasikan para sukarelawan di seluruh 31 kecamatan serta mengoptimalkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk penanganan darurat bencana.
“Apabila penanganan bencana hanya diserahkan kepada badan penanggulangan bencana daerah (BPBD), kapasitas mereka tidak akan memadai. Dengan mengaktifkan FPRB, jaringan relawan dan sumber dana CSR dapat digunakan untuk mengatasi berbagai kejadian seperti kerusakan bangunan, banjir, maupun kebakaran tanpa bergantung sepenuhnya pada anggaran daerah,” tegas David.
Anggota Fraksi Partai Nasdem ini juga menegaskan urgensi pembentukan pos anggaran khusus di BPBD untuk mengelola dana darurat.
“Tahun 2026 pemerintah kabupaten mengalokasikan Rp15 miliar, namun belum pasti semua dana tersebut untuk keperluan kebencanaan. BPBD perlu memiliki anggaran tersendiri supaya dapat merespons dengan cepat,” ungkap David.
Dia menambahkan, penguatan FPRB harus dimulai dari level kabupaten sampai kecamatan dengan memastikan koordinasi yang erat antara BPBD, dinas sosial, dan para relawan.
“Desa Tangguh Bencana (Destana) sudah mulai bergerak, namun dukungan dari kabupaten harus lebih maksimal agar para relawan dapat dimobilisasi secara efektif ketika bencana terjadi,” ujarnya.
Melalui langkah-langkah ini, David optimistis Jember dapat mengelola ancaman bencana dengan lebih baik, mengurangi dampak kerusakan infrastruktur dan korban jiwa, sekaligus membangun sistem pencegahan bencana yang berkesinambungan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: Diki Febrianto
Editor: Dwi Lindawati
