MALANG, Tugujatim.id – Legislatif bakal mengawal ketat soal layanan kesehatan yang prima sebagai salah satu program prioritas Pemerintah Kota Malang pada 2025. Bahkan, DPRD Kota Malang memastikan akan merapikan pendataan universal health coverage (UHC) Kota Malang pada 2025.
DPRD Kota Malang bakal konsentrasi soal pelaksanaan UHC sebagai sistem penjaminan layanan kesehatan yang memastikan setiap warga Kota Malang mendapat akses yang adil dan merata.
“Kami harus tetap memiliki program berkelanjutan selama beberapa tahun di bidang kesehatan. Karena itu, UHC masih menjadi konsen kami,” kata Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani pada Senin (28/10/2024).
Amithya mengungkapkan, alokasi APBD Kota Malang untuk merealisasikan UHC pada 2024 mencapai Rp170 miliar. Dia memproyeksikan perencanaan alokasi APBD untuk UHC Kota Malang 2025 akan meningkat.
“Karena (cakupan UHC Kota Malang) 106 persen itu ternyata yang existing hanya 94 persen. Itu terdiri dari beberapa sekmen seperti pekerja bukan penerima upah (PBPU), penerima bantuan iuran daerah (PBID) hingga mandiri,” paparnya.
Dia menilai, pembiayaan PBID tetap mengacu pada alokasi anggaran 2024, maka tidak akan cukup untuk mengcover jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kota Malang.
“Kami akan rapikan pendataannya sehingga nanti bisa lebih jelas berapa anggarannya,” tegasnya.
Harapannya, alokasi anggaran APBD Kota Malang untuk mewujudkan 100 persen UHC bisa benar-benar sesuai kebutuhan jumlah penduduk dan tepat sasaran. Puncaknya, jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kota Malang bisa terpenuhi.
Untuk diketahui, Pemkot Malang dan DPRD Kota Malang hingga saat ini masih terus mematangkan rencana penganggaran APBD Kota Malang 2025. Terbaru, fraksi-fraksi di DPRD Kota Malang telah memaparkan pandangan umumnya terhadap rancangan KUA-PPAS APBD Kota Malang 2025. (adv)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: M. Sholeh
Editor: Dwi Lindawati
