MALANG, Tugujatim.id – DPRD Kota Malang mengingatkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran benar-benar harus dilaksanakan untuk kepentingan rakyat. Ketua DPRD Kota Malang menyampaikannya usai rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan perubahan KUA-PPAS APBD 2025 pada Jumat (18/7/2025).
Sebanyak 7 fraksi DPRD Kota Malang telah menyampaikan pandangan umumnya terhadap rancangan perubahan KUA-PPAS APBD 2025 itu. Salah satu hal yang disoroti yakni soal pelaksanaan kebijakan efisiensi di Kota Malang yang mencapai angka sekitar Rp 70 miliar.
Baca Juga: DPRD Kota Malang Beberkan Hasil Pembahasan Pansus soal Ranperda Pengarusutamaan Gender
Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnangani menyampaikan bahwa kebijakan efisiensi memang merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo melalui Inpres. Di daerah, perwali harus dibentuk untuk menerapkan kebijakan efisiensi itu.
“Kami sudah lakukan rapat koordinasi bersama TAPD dan banggar untuk menyelaraskan. Sehingga ketika para komisi merekonstruksi atau koordinasi dengan masing-masing mitra kerjanya, itu nyambung. Tahu perjalanan dari mana menuju ke mana,” jelasnya.
Amithya menekankan bahwa kebijakan efisiensi anggaran di Kota Malang direncanakan untuk optimalisasi pelayanan kepada masyarakat atau program-program yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Mulai di bidang pendidikan, kesehatan, UMKM, hingga infrastruktur.
“Memang semua juknis dari pusat. Sehingga dialokasikan harus ke hal-hal yang wajib dan penting,” tuturnya.
Penggunaan Anggaran Puluhan Miliar Rupiah Sudah Jelas
Karena itu, pihaknya mengingatkan bahwa pelaksanaan kebijakan efisiensi anggaran di Kota Malang harus benar-benar bisa dilaksanakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
“Memang itu untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang dialami oleh negara di tahun ini. Sehingga efisiensi gunanya itu supaya lebih banyak lagi alokasi anggaran untuk masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan, nilai efisiensi anggaran APBD Kota Malang 2025 mencapai Rp70 miliar. Dia mengatakan, penggunaannya juga sudah jelas.
“Peruntukannya kan kemarin untuk pendidikan, kesehatan, pengendalian inflasi dan infrastruktur sesuai dukungan program nasional. Nilainya sekitar Rp70 miliar,” ungkapnya.
Wahyu menyebutkan, pihaknya tentu akan mengevaluasi terhadap pergeseran-pergeseran anggaran agar benar-benar tepat sasaran sesuai tujuan kebijakan efisiensi. (adv)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: M. Sholeh
Editor: Dwi Lindawati
