JEMBER, Tugujatim.id – Ketergantungan tiga rumah sakit daerah (RSD) di Kabupaten Jember pada pembayaran klaim BPJS Kesehatan kian mengkhawatirkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat pun angkat suara soal RSD di Jember ini mengingatkan bahwa situasinya menyimpan potensi guncangan keuangan apabila tidak segera dibenahi.
Hal tersebut disampaikan anggota Komisi D DPRD Jember Achmad Dhafir Syah yang menyoroti struktur pendapatan BLUD ketiga rumah sakit tersebut.
Baca Juga: Komisi D DPRD Jember Sorot Ketimpangan APBD, Premi BPJS Lampaui Investasi Aset
Menurut dia, porsi terbesar pemasukan RSD di Jember masih bertumpu pada klaim BPJS. Bahkan, dia mengatakan, nilainya diklaim menyentuh hampir setengah dari keseluruhan pendapatan layanan kesehatan yang diterima.
“Bila sumber utama penghasilan masih mengandalkan BPJS, berarti rumah sakit ini belum mandiri secara finansial. Pola seperti itu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut,” ujar politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, Senin (23/02/2026).
Implementasi UHC Dorong Lonjakan Jumlah Pasien
Dhafir mengakui bahwa implementasi Universal Health Coverage (UHC) memang turut mendorong lonjakan jumlah pasien peserta BPJS yang datang ke fasilitas milik pemerintah. Namun, kondisi itu justru dinilai membuat komposisi pendapatan rumah sakit menjadi rapuh akibat minimnya variasi sumber dana.
Lebih jauh, dia menyayangkan rendahnya kontribusi dari pasien umum maupun kalangan menengah ke atas yang hanya menyumbang sekitar 9 persen dari total pendapatan. Segmen ini seharusnya berperan sebagai penopang finansial tambahan agar rumah sakit tidak melulu bergantung pada satu jalur pemasukan.
Legislator itu menegaskan perlunya terobosan nyata, mulai dari inovasi layanan, peningkatan mutu, hingga penguatan daya tarik bagi pasien non-BPJS. Tanpa langkah itu, ketergantungan pada klaim yang dibiayai premi APBD akan terus membayangi kestabilan keuangan rumah sakit.
Baca Juga: DPRD Kota Malang Soroti Peserta PBI BPJS Kesehatan Dinonaktifkan, Minta RS Tak Tolak Pasien
Dhafir juga memperingatkan skenario terburuk bila kemampuan fiskal daerah suatu saat melemah dan berdampak pada kelangsungan pembayaran premi. Efek domino dari situasi tersebut bisa langsung menekan arus kas operasional ketiga RSUD.
Di tengah persaingan yang semakin ketat dengan rumah sakit swasta yang terus berbenah, ketiga RSUD milik Pemerintah Kabupaten Jember dituntut untuk lebih gesit beradaptasi.
“Jika tidak ada perubahan mendasar, masyarakat kelas menengah ke atas akan lebih memilih layanan swasta. Ini bukan sekadar persoalan angka, melainkan menyangkut keberlangsungan jangka panjang sistem pelayanan kesehatan daerah,” tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: Diki Febrianto
Editor: Dwi Lindawati
