Eri Cahyadi: Soal Pelayanan Publik, Warga Surabaya Paling Sering Keluhkan Harta Warisan - Tugujatim.id

Eri Cahyadi: Soal Pelayanan Publik, Warga Surabaya Paling Sering Keluhkan Harta Warisan

  • Bagikan
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sedang bertemu dengan beberapa perwakilan warga Krembangan Selatan terkait persoalan pelayanan publik, Kamis (20/05/2021). (Foto: Rangga Aji/Tugu Jatim)
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sedang bertemu dengan beberapa perwakilan warga Krembangan Selatan terkait persoalan pelayanan publik, Kamis (20/05/2021). (Foto: Rangga Aji/Tugu Jatim)

SURABAYA, Tugujatim.id – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menyebut jika warga Surabaya kerap kali mengeluhkan soal pembagian harta warisan di tempat pelayanan publik milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Hal tersebut disampaikan Eri saat mengunjungi kantor Kelurahan Bubutan dan Kelurahan Krembangan Selatan, Kota Surabaya, Kamis (20/5/2021).

Pembagian harta dan hak waris menjadi salah satu yang kerap dikeluhkan warga pada pelayanan publik. Misalnya saja terkait silsilah waris warganya yang kurang terdata dan tercatat dengan baik.

“Terkait dengan waris. Kita bisa ketahui ternyata masalahnya banyak, jadi perlu ada perbaikan agar cepat dalam melaksanakan pelayanan publik,” terang Eri Cahyadi terkait keluhan warga soal pelayanan publik ketika mengunjungi Kelurahan Krembangan Selatan, Kamis (20/5/2021).

“Contoh, dalam Perwali mungkin sudah disebutkan, siapa yang menerangkan silsilah wali dalam waris. Dia harus bertanggung jawab, sehingga bila terjadi pidana, waris ini akan dicabut,” sambungnya.

Sebagian warga, jelas Eri, banyak warga yang masih bingung soal problematika waris. Bahkan, dalam kasus yang diceritakan Eri, ada warga yang buku nikahnya hilang, sehingga jadi persoalan terkait penelusuran hak waris itu sendiri.

“Tadi masih ada yang bingung, dia minta keterangan waris, kemudian saya tanya. ‘Bapak ambe ibuk wes nikah durung?’, ‘sampun, Pak‘, ‘ada surat nikahnya?’, ‘Hilang, Pak’,” bebernya.

“Lho, samean coba di KUA, tidak ada, Pak, di KUA-nya. Lha, terus melok sopo? Berarti kalau Lurah saya tanda tangan, ketika ada permasalahan hukum, kena Lurah itu. Wong iki gak duwe surat nikah asli,” lanjutnya.

Hal semacam itu, Eri meneruskan, perlu membekali pegawai Pemkot Surabaya dalam semua lini untuk meningkatkan komunikasi manajerial, di mana pihaknya harus bermuatan inovasi dan solutif agar warga tidak semakin bingung dan menemukan kebuntuan.

“Tapi ada juga yang butuh kemampuan manajerial, yang mengatakan kalimat. Kita harus solutif, saya mohon maaf atas nama Pemkot (Surabaya) dan pribadi. Kalau ada temen-temen yang kurang inovatif dan solutif, itu akan saya perbaiki terus,” ujarnya.

“Kami mohon, sampaikan saja ke media. Itu akan menjadi perbaikan pada kami, kami tidak bisa sempurna tanpa pengawasan dari temen-temen. Ada satu permasalahan terkait dengan pelayanan publik, karena ada yang berhubungan dengan tempat lain,” pungkasnya.

  • Bagikan