MALANG, Tugujatim.id – Seluruh fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kota Malang telah menyampaikan pandangan umumnya soal Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 dalam rapat paripurna pada Rabu (08/07/2026). Tingginya sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) dalam pelaksanaan APBD 2025 yang mencapai Rp303 miliar menjadi sorotan.
Setidaknya, sebanyak 7 fraksi yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKB, Fraksi PKS, Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat-PAN dan Fraksi Nasdem-PSI telah memaparkan pandangan umumnya dalam forum paripurna itu.
Baca Juga: Malang Jadi Magnet Peredaran Narkoba, DPRD Kota Malang Dorong Percepatan Ranperda P4GN
Diketahui, di dalam laporan realisasi anggaran menunjukkan bahwa pendapatan daerah yang ditargetkan sebesar Rp2,51 triliun telah terealisasi Rp2,54 triliun atau 101,15 persen. Kemudian belanja daerah, realisasinya sebesar Rp2,44 triliun atau 89,90 persen dari penganggaran Rp2,72 triliun. Di sisi lain, angka silpa tercatat sebesar Rp303 miliar.
Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratanggani Sirraduhita mengatakan, hasil kajian sementara, penyebab tingginya angka silpa salah satunya faktor pencadangan untuk rencana gaji pegawai yang ternyata tak jadi naik.
“Kemarin memang sempat dicadangkan untuk kenaikan gaji pegawai, karena dari pusat kan ada wacana itu. Disiapkanlah untuk gaji pegawai, ternyata kan tidak jadi naik,” ucapnya.
Selain itu, tak optimalnya alokasi DBH (Dana Bagi Hasil) dari APBN lantaran terkendala perubahan regulasi. Dampaknya, sasaran alokasi tak terakomodasi. Selanjutnya juga faktor dana BTT (Belanja Tak Terduga) yang tak terpakai optimal.
“Kami akan dalami lagi. Kami tak mau ini terulang pada 2026. Jadi, kami akan pelajari lagi konstruksinya agar bisa menjadi pelajaran untuk lebih baik do tahun ini,” tuturnya.
Baca Juga: DPRD Kota Malang Godok Ranperda RTH, Dorong Tiap Tahun Tambah Ruang Hijau
Sementara itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan bahwa peningkatan silpa dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Mulai kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat hingga adanya perubahan regulasi yang menyebabkan beberapa program belum dapat direalisasikan.
“Tentu masukan dari DPRD menjadi perhatian bagi kami. Peningkatan silpa tentu akan kami evaluasi secara menyeluruh agar perencanaan dan pelaksanaan anggaran ke depan semakin optimal,” ujarnya. (adv)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: M Sholeh
Editor: Dwi Lindawati
