TUBAN, Tugujatim.id – Fraksi PKB DPRD Tuban mendesak Pemkab segera mengisi jabatan kepala dinas yang kosong dengan pejabat definitif. Pasalnya, beberapa posisi strategis Pimpinan Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) justru kini diisi pelaksana tugas (Plt), sementara pembahasan APBD 2026 sudah mulai berjalan.
Sekretaris Fraksi PKB DPRD Tuban, Asep Hidayatullah mengungkapkan, kekhawatirannya terhadap kinerja Plt yang dianggap kurang leluasa dalam mengambil keputusan.
“Kalau masih Plt, setiap mengambil keputusan cenderung ragu-ragu. Tidak seperti pejabat definitif yang punya kewenangan penuh,” jelas Asep yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPRD Tuban, Senin (04/08/2025).
Menurutnya, jabatan yang kosong ini justru menyangkut dinas-dinas pelayanan publik yang mengelola anggaran besar.
Misalnya, Dinas Pendidikan yang memegang anggaran APBD dan P-APBD 2025 kurang lebih sebesar Rp954 miliar, Direktur RSUD dr. R Koesma Tuban dengan Rp247 miliar, serta Dinas Kesehatan yang diperkirakan mengelola Rp240–250 miliar.
BACA JUGA: DPRD Tuban Minta Penataan Ulang PKL Makam Sunan Bonang Jangan Asal Gusur
“Bayangkan, dinas-dinas yang memegang anggaran besar justru diisi Plt. Ini rawan menghambat jalannya program, apalagi pembahasan APBD 2026 sudah dimulai,” tegasnya.
Asep menilai, jabatan definitif penting untuk mempercepat eksekusi program dan memastikan penggunaan anggaran lebih optimal.
“Kami mendorong pengisian jabatan segera dilakukan. Jangan sampai visi misi bupati terhambat hanya karena kursi kepala dinas terlalu lama kosong,” tandasnya.
Sebelumnya, Pemkab Tuban memastikan tengah menyiapkan mekanisme seleksi terbuka untuk mengisi kekosongan jabatan pimpinan tinggi pratama.
BACA JUGA: DPRD Tuban Cermati Arah Perubahan APBD 2025, Bahas Fokus Anggaran dan Skala Prioritas
Adapun jabatan yang saat ini kosong meliputi Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dispendukcapil, Direktur RSUD dr. R Koesma Tuban, Kasatpol PP dan Damkar, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP).
“Evaluasi sedang berjalan. Kalau memang seleksi terbuka dipilih, prosesnya akan segera dimulai,” ujar Sekda Tuban, Budi Wiyana.
Desakan Fraksi PKB ini pun semakin menekan Pemkab agar tidak berlama-lama. Dengan nilai anggaran yang mencapai miliaran rupiah di dinas pelayanan utama, kehadiran pejabat definitif dianggap krusial untuk menjaga kinerja birokrasi dan kepercayaan publik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Reporter: Mochamad Abdurrochim
Editor: Darmadi Sasongko
