MOJOKERTO, Tugujatim.id – Jatah pupuk subsidi di Mojokerto pada 2023 tercatat sebesar 34.879 ton. Puluhan ribu ton pupuk subsidi di Kabupaten Mojokerto tersebut terbagi dua jenis, yaitu 13.863 ton pupuk NPK, termasuk 19 ton NPK yang diramu dengan formula khusus, dan 20.997 ton pupuk urea.
Jatah pupuk subsidi di Mojokerto tersebut naik sekitar 13.000 ton lebih banyak dari jatah pupuk yang diberikan tahun lalu. Jatah pupuk itu belum termasuk tambahan 18.474 ton pupuk NPK dan urea yang disalurkan pada akhir 2022.
Kepala Dinas Pertanian (Disperta) Kabupaten Mojokerto Nurul Istiqomah mengatakan, proses pembagian pupuk subsidi tahun ini disesuaikan dengan e-Alokasi. Yaitu, sistem pengganti dari Sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) berdasarkan aturan dari Permentan 41/2021.
Baca Juga:
9 Daftar Komoditas di Kabupaten Mojokerto Dapat Pupuk Subsidi
“Pencatatan data kependudukan dan e-alokasi itu sudah terhubung. Petani ndak bisa masuk (daftar penerima pupuk subsidi) kalau NIK-nya tidak terdata,” ujarnya.
Sedangkan untuk syarat mendapat jatah pupuk subsidi di Mojokerto, selain berasal dari salah satu dari sembilan tanaman pangan, lahan pertanian pangan berkelanjutan yang digarap tidak melebihi dari dua hektare.
Baca Juga:
Ekosistem Kerja Layak, Pekerja dan Perusahaan Perlu Bikin Sistem yang Sehat
“Petani yang mengolah lahan hutan harus menerima nasib berbeda. Tanpa ragu, mereka tidak bisa dapat jatah pupuk subsidi. Karena undang-undang melarang petani di lahan Perhutani menerima pupuk subsidi tanpa melihat jenis tanamannya,” terang Nurul.
Untuk data petani persil atau penggarap lahan Perhutani saat ini sedang dikumpulkan oleh Disperta Kabupaten Mojokerto sebagai upaya untuk bisa mendapatkan pupuk subsidi.
Baca Juga:
Awas Eksploitasi Pekerja! Freelancer Berhak Dapat Jaminan Sosial dan THR
“Mudah-mudahan nantinya dari pusat disediakan strategi. Kami upayakan dulu ke daerah kalau anggaran APBD kami tersedia,” imbuhnya.
Upaya itu, Nurul mengatakan, disertai juga dengan meminta masukan ke Pemkab Mojokerto. Selain itu, pihaknya juga telah berkomunikasi langsung dengan Kementerian Pertanian RI.
