Jelang Pemilu 2024, Indonesia Dinilai Tidak akan Bangkrut Seperti Sri Lanka

Jelang Pemilu 2024, Indonesia Dinilai Tidak akan Bangkrut Seperti Sri Lanka

  • Bagikan
Pamflet acara Sekolah Demokrasi Angkatan IV yang diinisiasi oleh Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) pada Kamis (23/6/2022). (Foto: Dokumen)

Tugujatim.id – Meski sempat digempur oleh Covid-19 selama hampir tiga tahun terakhir dan Indonesia harus menyubsidi sebesar Rp 700 triliun untuk penanganan wabah asal China itu, namun Indonesia menjelang Pemilu 2024 dinilai tidak akan bangkrut seperti negara Sri Lanka.

Malah ekonomi Indonesia sudah tumbuh dengan cukup kuat.  Ini dibuktikan dengan posisi ke 15 yang ditempati Indonesia dalam ekonomi dunia yang paling besar dari 200 negara. Penilaian ini disampaikan oleh Prof Didik J Rachbini, dosen Universitas Paramadina dalam acara Sekolah Demokrasi Angkatan IV yang diinisiasi oleh Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) pada Kamis (23/6/2022).

Dalam diskusi yang diselenggarakan secara hybrid dari Belanda itu, Prof Didik juga mengatakan bahwa  justru kesenjangan tanah yang paling krusial saat ini jika dibandingkan dengan kesenjangan pendapatan di Indonesia.

Tangkapan layar Prof Didik J Rachbini, dosen Universitas Paramadina.
Tangkapan layar Prof Didik J Rachbini, dosen Universitas Paramadina. (Foto: Tangkap layar)

Dia mengatakan bahwa masalah ini akan terus terjadi hingga tahun 2024 nanti. Dampaknya adalah krisis energi dan pangan. Seperti yang sudah diketahui bahwa negara-negara lain sudah tidak mau mengekspor pangannya.

“Ini merupakan satu krisis krusial, kemudian harga-harga pangan tinggi dan naik semua di Indonesia juga tingkat inflasi sangat tinggi. Ini merupakan satu problem yang kita hadapi,” kata dia.

Kronik Korupsi

Sementara itu, Dr Diana Suhardiman, selaku pembicara lainnya, melanjutkan dengan diskusi melalui pendekatan budaya dan antropologi. Hal ini untuk memahami korupsi yang melembaga di Indonesia dan mencoba menghubungkan dengan pembelajaran untuk Pemilu 2024 mendatang.

“Pendekatan budaya dan antropologi terhadap korupsi menunjukkan korupsi yang melembaga bisa saja bertumpu pada norma-norma sosial seperti give giving,” kata dia.

Dr Diana  melanjutkan, mengapa korupsi yang melembaga masih bisa ada hingga saat ini bahkan setelah Orde Baru? Dia mengatakan bahwa secara umum “corruption rules” di Indonesia dibentuk oleh ide yang umum bukan mirip dengan korupsi pasar. Upeti memainkan posisi kunci untuk terus melestarikan praktik korupsi yang melembaga .

“Korupsi mengacu pada mekanisme yang baik untuk jasa yang diberikan dalam pertukaran beberapa penawaran keuangan. Kompensasi sebagian besar dilakukan secara transparan, di Indonesia disebut sebagai sistem upeti,” katanya dalam acara yang diikuti oleh mahasiswa dan akademisi yang ada di Belanda itu.

3 Sebab Politik Uang

Adapun Prof. Ward Berenschot, pembicara ketiga, mengatakan bahwa korupsi terjadi karena jebakan informalitas. Menurutnya, mengapa di Indonesia terdapat politik uang adalah karena 3 hal, yakni oknumisme, pendidikan politik, sifat sistem politik.

Peran uang di dalam sistem politik di Indonesia, menurutnya, sangat tingi dan sangat merugikan kualitas pemerintahan dan demokrasi.

“Kualitas pemerintahan sedang tidak naik seperti yang diharapkan dulu, sejak dua tahun lalu masih keruh lagi, korupsi masih tinggi. Rules of law masih lemah dan kapasitas pemerintah untuk mengimplementasikan peraturan-peraturan masih lemah juga,” kata pria yang juga pengajar di Universitas Amsterdam itu.

Tingkat korupsi yang tinggi ini, ditengarai olehnya, juga terkait dengan serangan fajar yang sangat umum di Indonesia menjelang hari pencoblosan. Dia juga menambahkan fakta bahwa tingkat serangan fajar hampir tertinggi di dunia lebih tepatnya berada pada posisi ketiga.

Selain tiga pembicara tersebut, juga turut hadir sebagai pembicara yaitu Budi Setiyono.

Acara Sekolah Demokrasi Angkatan IV yang diinisiasi oleh Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) kali ini merupakan pembukaan. Acara kali ini membahas Pemilu 2024: Pertaruhan Demokrasi Indonesia.

Selanjutkan acara ini akan dilanjutkan pada hari Jumat (24/6/2022) dengan menghadirkan pemateri Prof Dr Mahfud MD, Menko Politik Hukum dan Keamanan Indonesia dengan tema Tantangan Politik, Hukum dan Keamanan Menuju Pemilu 20214.

Lalu pada hari Sabut (25/6/2022), akan dilanjutkan dengan beberapa pemateri lainnya di antaranya: Puan Maharani, Ketua DPR RI; Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat; Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur; Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa.

Para pembicara ini akan membahas Mendorong Kelahiran Pemimpin Transformatif 2024.

Kemudian akan dilanjutkan oleh para penanggap di antaranya: Didik J. Rcachbini dari LP3ES; Ward Berenschot dari Universitas Amsterdam; dan Hadi Warsono, Dekan FISIP Undip.

 


Terima kasih sudah membaca artikel kami. Ikuti media sosial kami yakni Instagram @tugujatim , Facebook Tugu Jatim
Youtube Tugu Jatim ID , dan Twitter @tugujatim

 

 

  • Bagikan