JEMBER, Tugujatim.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember menegaskan pengentasan angka kemiskinan sebagai fokus utama pembangunan daerah dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 yang digelar di Pendopo Wahyawibawagraha, Senin (09/03/2026).
Forum perencanaan pembangunan tersebut digelar secara daring dan luring dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha hingga perwakilan masyarakat.
Baca Juga: Jember Jadi Prioritas Pengentasan Kemiskinan Dengan Target 1 Persen Turun Per Tahun
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Imam Hidayat menegaskan bahwa pembangunan daerah harus selaras dengan arah pembangunan nasional dan provinsi.
“Pembangunan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Apa yang dicapai daerah juga menjadi bagian dari keberhasilan pembangunan provinsi dan nasional,” ujarnya.
Dia menjelaskan, pemerintah pusat menargetkan pembangunan 2027 pada akselerasi pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui peningkatan produktivitas investasi dan industri. Sementara Pemerintah Provinsi Jawa Timur menguatkan pelayanan dasar guna menopang pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Arah pembangunan tersebut dirumuskan dalam sembilan program prioritas Nawabakti Satya Jawa Timur, di antaranya Jatim Sejahtera untuk percepatan pengentasan kemiskinan, Jatim Kerja untuk perluasan lapangan kerja, hingga Jatim Akses untuk penguatan konektivitas infrastruktur.
Dalam paparannya, Imam juga menyoroti capaian indikator makro Kabupaten Jember yang menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Jember tercatat mencapai 5,47 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata Provinsi Jawa Timur sebesar 5,33 persen dan berada di atas rata-rata nasional.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka Jember juga tercatat 3,07 persen atau lebih rendah dibandingkan tingkat pengangguran Jawa Timur sebesar 3,71 persen dan nasional sebesar 4,74 persen.
Meski demikian, Imam mengingatkan masih terdapat sejumlah tantangan pembangunan yang perlu mendapat perhatian, salah satunya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jember yang berada di angka 71,57.
Menurut dia, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan IPM ke depan.
Dia juga menyoroti persoalan stunting yang masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Menurut dia, persoalan stunting tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor pendidikan, kesiapan keluarga hingga tingginya angka pernikahan usia dini.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mendorong pengembangan wilayah selatan Jember sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berbasis sektor pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata.
Imam menambahkan, Kabupaten Jember juga memiliki komoditas unggulan yang dikenal hingga pasar internasional, yakni tembakau cerutu yang memiliki kualitas tinggi dan telah lama menjadi komoditas ekspor.
Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawait mengatakan pemerintah daerah berkomitmen melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan pembangunan.
Melalui program Bunga Desaku (Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan), pemerintah daerah akan turun langsung ke desa-desa untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Baca Juga: Tekan Kemiskinan! Disnaker Jember Dorong 1.000 Warga Ikut Pelatihan Pekerja Migran Indonesia
“Kami akan bertanya langsung kepada masyarakat apa yang mereka butuhkan. Jadi bukan hanya melalui perwakilan, tetapi masyarakat sendiri yang menyampaikan usulan pembangunan,” kata Gus Fawait.
Menurut dia, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan untuk menyosialisasikan berbagai program pemerintah, mulai dari layanan kesehatan gratis melalui Universal Health Coverage (UHC) hingga upaya pengendalian inflasi daerah.
Gus Fawait menegaskan bahwa fokus pembangunan Kabupaten Jember pada periode 2026 hingga 2027 adalah pengentasan angka kemiskinan. Karena itu, Pemkab Jember akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengentasan Kemiskinan yang bekerja berdasarkan data terpadu Badan Pusat Statistik (BPS).
Satgas tersebut nantinya akan memastikan bantuan pemerintah dapat tersalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang masuk kelompok desil satu hingga desil empat. (adv)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: Feni Yusnia
Editor: Dwi Lindawati
