MALANG, Tugujatim.id – Hasil Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Golkar Kota Malang di Surabaya, Minggu (14/12/2025) ditolak kader usai menetapkan Djoko Prihatin sebagai ketua DPD Golkar Kota Malang terpilih. Kader pun menyegel kantor DPD Golkar Malang.
Dugaan sebagian kader tidak sepakat dengan hasil musda. Berdasarkan pantauan, pintu kantor DPD Golkar Malang dipasangi bambu menyilang dan ada banner aspirasi kader bertuliskan “Tak Perlu Ada Musda Jika Semuanya Diveto Provinsi dan DPP”.
Baca Juga: Musda Golkar Kota Mojokerto, Ini Sosok Nahkoda Baru
Bahkan, dinding di sekitar kantor ini juga dipenuhi banyak banner aspirasi. Salah satunya bertuliskan “Musda Golkar, Demokrasi yang Diperkosa”.
Ketua DPD Golkar Kota Malang terpilih Djoko Prihatin merespon kondisi kantornya. Dia mengatakan, apa yang dilakukan sebagian kader itu tindakan wajar dalam dinamika politik.
“Itu sah-sah aja yang dilakukan teman-teman. Kami belum bertindak, memang orotitas tertinggi di musda telah memutuskan saya sebagai ketua,” ucapnya pada Senin (15/12/2025).
Rencananya, dia akan musyawarah bersama para tokoh dan sesepuh Partai Golkar Kota Malang. Salah satunya untuk membahas masa depan Golkar Kota Malang ke depan.
“Masalah segel, ya nanti akan kami buka. Yang menyegel itu siapa, kan Golkar di Kota Malang tidak ada pengurusnya. Pengurus satu-satunya yang sudah resmi hanya saya,” tegasnya.
Djoko menjelaskan, dirinya memperoleh suara 50 persen dari 10 pemilik suara sah dalam musda yang digelar di Kantor DPD Partai Golkar Jatim di Surabaya. Untuk dua kandidat lain yakni M. Anton (Abah Anton) dan Rudi Nugroho dinyatakan tidak lolos verifikasi pencalonan oleh Tim Steering Committee (SC).
“Pak Rudi sebenarnya mendapat satu dukungan dari Kedungkandang. Abah Anton tidak mendapat dukungan sama sekali karena surat dukungannya dari kelurahan. Sesuai AD/ART, surat dukungan yang sah itu dari pengurus kecamatan,” ujarnya.
Tudingan Musda Dilakukan Sepihak
Sekretaris Bidang Organisasi DPD Partai Golkar Kota Malang Bambang Agus Suryano menuding pelaksanaan musda dilakukan sepihak. Selain itu, dia mengatakan, melanggar petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan AD/ART Partai Golkar.
“Kondisi ini sangat memprihatinkan. Proses musda dijalankan tidak melalui mekanisme yang benar, tidak ada pleno yang melibatkan sayap, ormas, maupun pengurus kelurahan (PK) yang memiliki hak suara. Hampir semua peserta walkout. Mulai dari ormas, sayap, PK, hingga pleno DPD, semuanya menolak. Seluruh keputusan musda hasil pengondisian dan tidak mencerminkan demokrasi internal partai. Ini pembohongan demokrasi,” imbuhnya.
Sebagai bentuk perlawanan, dia mengatakan, para kader akan musda tandingan. Kemudian mengukuhkan ketua DPD Golkar Kota Malang sesuai kehendak kader akar rumput.
“Kami akan mendeklarasikan musda tandingan dan mengukuhkan ketua DPD Golkar Kota Malang versi kader di bawah,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: M. Sholeh
Editor: Dwi Lindawati
