DENPASAR, Tugujatim.id – Sebanyak 87 pasar rakyat dan satu gudang non-sistem resi gudang (SRG) di 82 kabupaten/kota, mendapat bantuan dana dari Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan. Bantuan dana yang bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahap I dan II dana tugas pembantuan ini untuk merevitalisasi pasar.
“Pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan melalui dana tugas pembantuan ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan peran sektor perdagangan untuk memulihkan kondisi ekonomi yang sulit saat ini,” ujar Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan saat menyerahkan secara simbolis kepada 10 kabupaten/kota pada Selasa (29/03/2022) di Denpasar, Bali.
Oke mengungkapkan, pasar rakyat sebagai penggerak roda ekonomi memiliki fungsi strategis sekaligus kedekatan dengan aspek sosial dan budaya masyarakat setempat.
“Untuk itu, pasar rakyat perlu dikembangkan secara komprehensif dan holistik sehingga daya saing terhadap pusat perbelanjaan maupun toko modern meningkat,” ucap Oke.
Pada acara tersebut juga dilakukan penandatanganan dan penyerahan berita acara serah terima pemanfaatan pasar rakyat secara simbolis kepada empat daerah. Yakni, Tuban, Blora Provinsi Jawa Tengah, Sidenreng Rappang, dan Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan.
Oke mengungkapkan, kemendag membuat berita acara serah terima kepada 108 unit pasar rakyat yang telah berhasil direvitalisasi melalui dana tugas pembantuan pada 2021. Untuk pedoman pengembangan dan pengelolaan sarana perdagangan tertuang dalam Permendag Nomor 21 Tahun 2021.
“Harapannya penerima dana tugas pembantuan tahun anggaran 2021 melaporkan finalisasi melalui Sistem Informasi Pasar Rakyat (SIPR),” imbuhnya.
Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 248 Tahun 2010, tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dialokasikan untuk kegiatan bersifat fisik, yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang menambah nilai aset pemerintah.
Dalam kegiatan itu, Oke juga membuka rapat koordinasi (rakor) perdagangan di wilayah perbatasan Indonesia. Tujuannya untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kegiatan perekonomian, serta mendukung sarana penunjang di wilayah perbatasan.
Rakor dihadiri kepala dinas provinsi/kabupaten/kota yang membidangi perdagangan, perwakilan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) kota/kabupaten Provinsi Bali; perwakilan asosiasi kadin, serta perwakilan Indonesian National Shipowners Association (INSA).
“Melalui rakor tersebut, para undangan yang hadir bertukar wawasan terkait informasi perdagangan di wilayah perbatasan dan memanfaatkan peluang potensi perdagangan yang ada,” ungkap Oke.
—
Terima kasih sudah membaca artikel kami. Ikuti media sosial kami yakni Instagram @tugujatim , Facebook Tugu Jatim ,
Youtube Tugu Jatim ID , dan Twitter @tugujatim
