TUBAN, Tugujatim.id – Rencana pengadaan mobil listrik Bupati Tuban senilai Rp1,2 miliar mulai menuai tanggapan dari kalangan legislatif. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tuban HM Miyadi menyarankan agar rencana tersebut ditunda terlebih dahulu, mengingat kondisi efisiensi anggaran yang sedang berlangsung.
Menurut Miyadi, di tengah situasi keuangan daerah yang sedang melakukan penyesuaian, belanja kendaraan dinas baru sebaiknya tidak menjadi prioritas.
“Kalau dari pandangan kami di DPRD dengan kondisi seperti sekarang ini sebaiknya rencana itu ditunda dulu,” ujarnya.
Baca Juga: Pemkab Tuban Anggarkan Rp1,2 Miliar untuk Mobil Listrik Dinas Bupati
Ketua DPC PKB Tuban itu mencontohkan langkah efisiensi yang juga dilakukan di internal DPRD. Sebelumnya, rencana pengadaan empat unit mobil dinas jenis Hiace untuk lembaga legislatif justru dibatalkan setelah menjadi pembahasan lintas fraksi.
Usulan pembatalan tersebut awalnya disampaikan Fraksi PKB, kemudian disepakati oleh seluruh fraksi di DPRD sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebijakan penghematan anggaran.
“Contohnya kemarin di DPRD ada rencana pengadaan mobil Hiace. Karena efisiensi, akhirnya kami sepakat untuk membatalkannya,” jelasnya.
Anggaran Terlalu Besar, Disarankan Pakai Kendaraan yang Lama
Dia menilai, selama kendaraan dinas yang ada masih layak digunakan, pembelian unit baru sebaiknya tidak dipaksakan. Apalagi jika anggarannya cukup besar.
Menurut dia, pengadaan mobil dinas memang menjadi kewenangan pemerintah daerah karena sudah masuk dalam perencanaan anggaran. Namun, dia berharap kebijakan tersebut tetap mempertimbangkan kondisi masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.
“Kalau mobil yang ada masih bisa dipakai, sebaiknya dimanfaatkan dulu. Tidak harus membeli yang baru,” tegasnya.
Miyadi menambahkan, jika memungkinkan anggaran tersebut lebih baik dialihkan untuk kebutuhan lain yang dinilai lebih mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Ini hanya saran saja. Karena memang itu hak prioritas kepala daerah. Tapi menurut saya lebih baik melihat kondisi masyarakat dan kondisi keuangan daerah. Kalau bisa, anggarannya dialihkan dulu ke kebutuhan lain,” pungkasnya.
Tanggapan dari legislatif ini menambah dinamika pembahasan rencana pengadaan mobil listrik bupati tersebut. Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Tuban telah menganggarkan sekitar Rp1,21 miliar dalam APBD 2026 untuk pembelian satu unit kendaraan listrik yang diperuntukkan sebagai mobil dinas bupati.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: Mochamad Abdurrochim
Editor: Dwi Lindawati
