Pemimpin.id bersama Konsorsium Masyarakat Peduli Pendidikan Indonesia (KMPPI) menghadirkan forum diskusi publik Teras Belajar #70 yang mengupas strategi penguatan kepemimpinan guru sebagai kunci pemerataan mutu pendidikan di Indonesia.
Melalui dialog lintas sektor, para narasumber menegaskan pentingnya mengurangi beban administrasi guru, memperbaiki distribusi dan rekrutmen guru, serta mengingatkan kembali peran guru sebagai pemimpin pembelajaran yang mampu membawa perubahan nyata dari kelas ke kebijakan.
Tugujatim.id – Pemimpin.id bersama Konsorsium Masyarakat Peduli Pendidikan Indonesia (KMPPI) menyelenggarakan Teras Belajar #70 bertajuk “Dari Kelas ke Kebijakan: Kepemimpinan Guru untuk Pemerataan Mutu Pendidikan” di Paragon Community Hub, Jakarta, Minggu (07/09/2025).
Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian diskusi publik terkait RUU Sisdiknas dan menyoroti peran strategis guru sebagai pemimpin pembelajaran. Dihadiri lebih dari 300 peserta luring dan 130 peserta daring, acara ini menghadirkan dialog lintas sektor untuk merumuskan strategi penguatan kepemimpinan guru sebagai upaya nyata mewujudkan pemerataan mutu pendidikan di Indonesia.
Guru sebagai Pemimpin Pembelajaran dan Pilar Pemerataan Pendidikan
Dalam diskusi, para narasumber menegaskan bahwa guru bukan sekadar pengajar, tetapi pemimpin pembelajaran yang menentukan arah masa depan bangsa.
“Guru itu adalah game changers. Perubahan jangka pendek maupun panjang di negara ini sangat dipengaruhi oleh apa yang terjadi di dalam kelas,” ujar Santoso, Direktur Article 33 Indonesia sekaligus Ketua KMPPI.
Pandangan ini, dia mengatakan, menekankan pentingnya mengembalikan posisi guru sebagai pilar utama dalam mewujudkan pemerataan mutu pendidikan di Indonesia.
Saat ini, beban administrasi guru menyita sekitar 30% waktu kerja sehingga mengurangi fokus pada aktivitas inti yaitu mengajar. Menanggapi hal ini, Santoso menekankan perlunya pemanfaatan teknologi untuk mendukung peran guru.
Baca Juga: Prabowo Resmi Jabat Presiden, Pemimpin.id Ingatkan Pentingnya Pembangunan Tingkat Desa
“Segala hal administratif yang bisa dikerjakan teknologi sebaiknya diserahkan pada teknologi. Tugas guru adalah hal-hal yang tidak bisa digantikan: inovasi pembelajaran, relasi dengan murid, dan penanaman nilai,” ujarnya.
Senada dengan itu, Rezanti Putri Pramana, peneliti dari The SMERU Research Institute, menyoroti lemahnya standar kompetensi guru yang masih bersifat normatif.
“Kalau input dan sistem rekrutmen guru sudah ruwet, sulit berharap prestasi belajar siswa bisa bagus. Kita butuh standar yang lebih measurable agar pelatihan dan pengembangan guru tepat sasaran,” jelasnya.
Dia menambahkan, kebijakan harus sensitif terhadap konteks lokal, karena guru di daerah 3T menghadapi tantangan berbeda dibanding guru di kota besar. Hal ini menegaskan urgensi perbaikan sistem rekrutmen, distribusi, dan evaluasi kompetensi guru di seluruh daerah.
Mengembalikan Kekuatan Guru dan Peran Generasi Muda
Selain tantangan sistemik, diskusi juga mengangkat pentingnya memberdayakan guru agar kembali menyadari kekuatan mereka sebagai pemimpin di kelas. Eleazar Evan Moeljono, Direktur Program and Partnership the Indonesian Institute for Education Reform, menuturkan, guru perlu diingatkan soal kekuatan mereka di kelas.
“Guru perlu diingatkan kembali kekuatan mereka di ruang kelas. Apapun yang terjadi di politik, guru tetap punya kendali untuk memberdayakan anak-anak didiknya,” pesan ini menjadi pengingat bahwa perubahan besar bisa dimulai dari level paling dasar: ruang kelas.
Evan juga menekankan perlunya inisiatif kolektif dari masyarakat, terutama alumni sekolah, untuk bergerak langsung mendukung guru.
“Kalau menunggu pemerintah, bisa kapan-kapan. Anak-anak butuh solusi sekarang. Alumni bisa turun tangan: crowdfunding, mentoring, atau kolaborasi dengan guru di sekolah,” tambahnya.
Pendekatan akar rumput ini menjadi salah satu cara nyata menjembatani kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan.
Diskusi menyoroti bahwa guru kerap menjadi korban kebijakan pendidikan yang berubah tiap lima tahun sekali. Menurut Evan, hal ini menunjukkan bahwa pendidikan kerap dijadikan beauty pageant politik. Karena itu, keterlibatan publik, khususnya generasi muda, diperlukan untuk mengawal agar kebijakan pendidikan tidak sekadar jargon, melainkan benar-benar berpihak pada guru dan murid.
Isu pemerataan mutu guru menjadi semakin relevan di tengah pembahasan revisi RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Guru di daerah 3T masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar, sementara di perkotaan, tantangan lebih banyak pada beban administratif dan kualitas pembelajaran.
Melalui Teras Belajar #70, Pemimpin.id dan KMPPI menegaskan komitmen untuk menghadirkan ruang dialog publik yang inklusif, menghadirkan suara guru, peneliti, dan masyarakat sipil dalam merumuskan arah kebijakan pendidikan nasional.
Acara ini juga menjadi pintu masuk untuk rangkaian diskusi pendidikan lainnya yang akan terus digelar hingga akhir tahun 2025. Dengan menguatkan kepemimpinan guru, diharapkan kualitas pendidikan Indonesia tidak hanya meningkat secara akademis, tetapi juga melahirkan generasi yang kritis, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan global. Pemimpin.id percaya bahwa guru adalah jembatan dari kelas ke kebijakan, yang perannya harus terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor.
Tentang Pemimpin.id
Pemimpin.id adalah organisasi nirlaba yang berdiri sejak 2019 dengan misi menjadi wahana re-imajinasi kepemimpinan di Indonesia. Pemimpin.id fokus pada pengembangan kepemimpinan anak muda melalui program pendidikan, pelatihan, penelitian, serta aktivasi komunitas. Hingga 2025, Pemimpin.id telah menjangkau lebih dari 2 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia melalui berbagai program unggulan seperti Lead The Fest, Teras Belajar, dan Leadership Academy.
Tentang KMPPI
Konsorsium Masyarakat Peduli Pendidikan (KMPPI) adalah sebuah inisiatif kolaboratif yang dibentuk pada akhir 2023 sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Policy Forum on Education (PFoE). KMPPI berfungsi sebagai wadah strategis bagi 20 lembaga anggotanya untuk bersinergi dan menciptakan solusi atas berbagai tantangan pendidikan nasional. Konsorsium ini bertujuan mendorong perbaikan sistem pendidikan di Indonesia melalui advokasi pada tujuh isu spesifik: (i) pendidikan inklusif; (ii) kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga kependidikan; (iii) kurikulum pendidikan; (iv) penguatan ekosistem pendidikan; (v) digitalisasi pendidikan; (vi) penguatan PAUD dan karakter; dan (vii) tata kelola pendidikan. (adv)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Editor: Dwi Lindawati
