Pemkot Malang Susun Aturan Prokes untuk Menggelar Konser Musik

  • Bagikan
Ilustrasi konser musik. (Foto: Pexels/Tugu Jatim)
Ilustrasi konser musik. (Foto: Pexels/Tugu Jatim)

MALANG, Tugujatim.id – Pemerintah kota (pemkot) melakukan tindak lanjut atas izin penyelenggaraan konser musik di Kota Malang. Dalam waktu dekat, Pemkot Malang akan mengundang rekan komunitas seni dan musik untuk berbicara soal mekanisme penyelenggaraan konser musik dengan protokol kesehatan (prokes) Covid-19.

Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan, gambaran sementara dari pihak pemkot terkait teknis gelaran musik yang harus ada adalah syarat hasil rapid test antigen, baik dari musisi, panitia, dan penonton.

“Kami masih akan ketemu nanti dengan teman-teman komunitas untuk membuat standart operating procedure (SOP) itu. Salah satu gambarannya adalah wajib punya rapid test antigen,” jelas Sutiaji pada awak media Jumat (19/03/2021).

Selain itu, dari pihak penampil atau musisi saat manggung juga wajib memakai face shield. Kalau bisa ya tetap memakai masker. Kewajiban memakai masker hingga syarat hasil rapid test antigen juga berlaku bagi para penonton.

“Oh iya kalau bisa alat musik tidak boleh sama, maksudnya dipakai gantian. Atau alatnya membawa sendiri saja, tiap personel ya ganti alat,” imbuhnya.

Sutiaji menambahkan, konser musik nantinya juga tidak diperbolehkan digelar di gedung tertutup (indoor). Harus di ruang terbuka, pembatasan kapasitas penonton hingga lakukan skrining kesehatan secara ketat di pintu masuk.

“Joget ya joget, gak papa. Tapi, tetap harus ada jarak, jangan sampai berkerumun,” tambahnya.

Untuk diketahui, melansir dari Kumparan bahwa Menparekraf Sandiaga Uno telah berdiskusi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Hasilnya, gelaran event musik, budaya, (Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions) MICE, dan kegiatan olahraga diizinkan.

Asalkan pihak pelaksana juga harus sadar dan mematuhi sejumlah ketentuan, mulai dari status lokasi kegiatan apakah termasuk zona rawan penularan (zona merah, zona kuning, dan zona hijau) atau tidak.

Kegiatan offline tentu dibolehkan bagi zona hijau dengan penerapan prokes ketat. Namun, jika daerah itu termasuk zona kuning, lebih baik dibatasi atau digelar secara virtual saja.

“Dan seandainya tidak dalam posisi untuk dilakukannya kegiatan (zona merah), maka akan ada opsi untuk menjalankan kegiatan tersebut melalui virtual,” kata Sandiaga Uno. (azm/ln)

  • Bagikan