JOMBANG, Tugujatim.id – Massa yang tergabung dalam Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) demo pada Selasa (07/04/2026). Mereka protes rencana pengadaan seragam anggota DPRD Jombang yang disebut menyerap anggaran hingga setengah miliar rupiah.
Sejak pagi, massa telah memadati area depan Gedung DPRD Jombang dengan membawa berbagai spanduk dan poster berisi tuntutan. Mereka secara bergantian menyampaikan aspirasi melalui orasi, menyoroti kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.
Baca Juga: 21 Ribu Lebih Siswa di Mojokerto Akhirnya Dapat Seragam Gratis
Dalam situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, rencana pengeluaran anggaran besar untuk seragam dinilai sebagai bentuk ketidaksensitifan terhadap kondisi masyarakat kecil.
“Masyarakat saat ini sedang menghadapi tekanan ekonomi yang nyata. Harga kebutuhan pokok terus merangkak naik, bahkan pada komoditas yang sebelumnya tidak terlalu diperhitungkan,” kata Koordinator FRMJ Joko Fattah Rochim.
Dia pun mencontohkan pedagang kopi di kawasan Wonoslam yang tidak berani menaikkan harga jual demi menjaga pelanggan meski harga kebutuhan pokok meningkat. Seolah menyindir anggota DPRD Jombang, para peserta aksi pun kompak minum kopi dari daun pisang.
FRMJ menilai, anggaran Rp500 juta untuk pengadaan seragam anggota DPRD sangat tidak proporsional. Mereka menuntut agar rencana tersebut segera dibatalkan dan dialihkan untuk kepentingan yang lebih mendesak, seperti bantuan sosial atau program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Massa Sempat Kecewa Tak Ditemui Anggota DPRD
Para pendemo juga menyoroti agenda kunjungan kerja (kunker) anggota dewan yang dinilai bertolak belakang dengan imbauan penghematan bahan bakar minyak (BBM) dari pemerintah pusat.
“Ketika aparatur sipil negara (ASN) diminta berhemat, kegiatan perjalanan dinas yang menggunakan anggaran dewan justru tetap berjalan. Ini jelas ada standar ganda dalam penerapan kebijakan efisiensi,” tandas Joko.
Kekecewaan massa semakin memuncak ketika tidak satu pun anggota DPRD hadir menemui mereka selama aksi berlangsung. Absennya wakil rakyat dalam momen penyampaian aspirasi ini dianggap sebagai bentuk kurangnya keterbukaan dan komunikasi dengan masyarakat.
Tak lama kemudian, perwakilan massa akhirnya diterima Sekretaris DPRD Jombang Danang Praptoko. Dia menyampaikan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan telah dicatat dan akan diteruskan kepada pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti.
Pihaknya memastikan bahwa tuntutan pembatalan pengadaan seragam akan disampaikan secara resmi kepada pimpinan DPRD Jombang. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan pimpinan dewan yang nantinya akan memberikan respons langsung terhadap aspirasi masyarakat.
Baca Juga: Seragam Bantuan Beda Warna, DPRD Surabaya Peringatkan Risiko Stigma bagi Siswa Miskin
“Semuanya sudah kami tampung, sudah kami rekam, dan sudah kami terima. Semoga semuanya segera mendapatkan jawaban dan juga ada solusi seperti yang diharapkan oleh kita semua,” kata Danang di hadapan awak media.
Sebelumnya, Direktur Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LInK) Aan Anshori sempat mengatakan bahwa pengadaan seragam bagi anggota DPRD Jombang bukanlah hal baru, tetapi yang terus berulang setiap tahun.
“Apakah pengadaan seragam ini merupakan kebutuhan yang mendesak bagi mereka. Saya kok meragukan. Baju mereka saat ini saja masih lebih dari pantas,” tutur Aan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: Anang Panca Kurniawan
Editor: Dwi Lindawati
