KEDIRI, Tugujatim.id– Bupati Hanindhito Himawan Pramana siap mendukung penuh dengan dipilihnya Kabupaten Kediri menjadi pilot project dalam gerakan akselerasi Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) di Jawa Timur.
Dukungan itu disampaikan langsung kepada perwakilan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Timur dalam pertemuan di Ruang Pamenang, Pemkab Kediri.
“Pendidikan menjadi modal dasar manusia dan ketika kami memang dipercaya (BBPMP), kami itu ketika dipercaya sesuatu akan berusaha semaksimal mungkin,” kata bupati yang akrab disapa Mas Dhito ini, Kamis (27/10/2022).
Kabupaten Kediri dinilai layak menjadi percontohan dalam akselerasi IKM karena di bidang pendidikan, pemerintahan Mas Dhito telah menjalankan program sekolah inklusi.
Selain itu, adanya inovasi dalam peningkatkan kompetensi dan profesionalitas bagi ASN dengan program Panjalu Jayati Corporate University (Panji CorpU).
Dengan pelaksanaan program dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) itu, Mas Dhito berharap dapat meningkatkan kualitas pendidikan anak didik di Bumi Panjalu.
Lebih lanjut, Mas Dhito tertarik mengenai penguatan pendidikan budi pekerti bagi anak didik. Hal itu dinilai penting terlebih pada 2023 mendatang Bandara Kediri akan beroperasi yang tentunya akan membawa kemajuan yang eksponensial.
“Bandara ini pasti ada sisi baik, tapi di satu sisi kalau kita tidak menyiapkan SDM anak- anak, kami juga khawatir karena adanya bandara ada culture dari luar yang masuk,” tuturnya.
Kepala BBPMP Jawa Timur Sujarno mengungkapkan, dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan terbaik bagi anak didik, Kemendikbudristek telah menerbitkan kebijakan merdeka belajar 1 sampai 22.
Adapun dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai kurikulum merdeka belajar 7 tentang program sekolah penggerak dan 16 terkait akselerasi dan peningkatan pendanaan satuan pendidikan.
“IKM ini memang diawali dengan program sekolah penggerak, dan di kabupaten kediri mengikuti seleksi program sekolah penggerak di angkatan ke-3 tahun 2022 ini,” ungkapnya.
Kurikulum merdeka belajar merupakan pelayanan terbaik untuk peserta didik karena anak pada dasarnya telah memiliki potensi masing-masing. Dalam hal ini, pendidik bertugas menebalkan supaya lebih jelas.
“Kita tidak mengubah fitrah peserta didik tapi lebih ke arah mengembangkan mereka sesuai dengan fitrah mereka,” terang Sujarno.
Kementrian Pendidikan, menurut Sujarno, tidak bisa menjalankan program kurikulum merdeka sendiri, namun diperlukan kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kediri.
“Adanya kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik sehingga anak dapat tumbuh berkembang sesuai dengan kebutuhan, minat dan kodratnya,” tandasnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Mokhamat Muhsin menyampaikan, berdasarkan keputusan Dirjen Paud Dikdasmen No. 7833/C/HK.03.1/2022 ditetapkan 52 satuan pendidikan sebagai penyelenggara Program Sekolah Penggerak di Kabupaten Kediri.
“Rinciannya 52 sekolah itu, 20 tingkat TK, 25 tingkat SD dan 7 tingkat SMP baik negeri maupun swasta,” bebernya.
Diungkapkan pula terkait Platform Merdeka Mengajar (PMM), saat ini Kabupaten Kediri berada di urutan 4 nasional dalam rangka capaian PMM dengan persentase 99.05 persen.
Atas pelaksanaan IKM dan PNM itu, diakui Muhsin, pemerintah daerah memberikan dukungan pendanaan yang digunakan dalam berbagai bentuk kegiatan. Diantaranya workshop IKM, lomba proyek penguatan profil pelajar Pancasila (P5), penyiapan sekolah penggerak, workshop literasi numerasi. (adv)
