TUBAN, Tugujatim.id – Kasus dugaan pelanggaran penyaluran bantuan sosial Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Tuban menyeruak ke permukaan dalam beberapa hari terakhir usai temuan Menteri Sosial Tri Rismaharini (Mensos Risma) saat melakukan pengecekan pada penerima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Tuban. Sabtu (24/7/2021) lalu.
Sebagai informasi, kasus tersebut menjadi ramai lantaran pihak Kemensos sebenarnya sudah mencairkan bansos untuk KPM selama tiga bulan, terhitung Juli-September 2021. Namun, pada kenyataan di lapangan, Dinas Sosial Kabupaten Tuban (Dinsos Tuban) baru mencairkan dua kali saja.
Menanggapi hal tersebut Ketua DPRD Kabupaten Tuban, HM Miyadi pun angkat bicara. Ia menyatakan bahwa program yang sudah berjalan bertahun-tahun ini perlu adanya evaluasi kekurangan dan kelebihannya.
“Tentunya diperlukan evaluasi. Baik dari sisi proses pelaksanaan dan penyaluran agar program ini sesuai dengan target pemerintah,” kata Miyadi usai mempimpin Rapat Paripurna dengan agenda pembahasan dan Persetujuan KUA-PPAS Tuban Tahun Anggaran 2022, Rabu (28/7/2021).
Sebab, niatan pemerintah untuk membantu meringankan beban masyarakat yang ekonominya kurang mampu di tengah hantaman gelombang Covid-19 yang terjadi selama dua tahun ini.
“Saya minta jangan sampai ada oknum yang memanfaatkan bansos ini untuk memperkaya diri,” kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PKB Tuban ini.
Mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ini juga menambahkan, masih banyak masyarakat yang mestinya mendapatkan, namun tidak menerima bantuan ini.
“Data validasi untuk peserta bansos harus dengan valid. Baik dari tingkatan RT hingga kabupaten sampai dengan pusat. Kalau data masih seperti ini, pasti akan ada persoalan,” terangnya.
Pelanggaran dalam Penyaluran Bansos Bisa Terjadi di Daerah Lain
Selain itu, pihaknya juga menyarankan pengecekan bansos yang dilakukan Mensos Risma beberapa hari yang lalu jangan hanya di Bumi Wali saja. Namun juga di seluruh kabupaten/kota yang ada.
“Kalau mau ditelisik semua, penyerahan bansos. Apakah salah di Tuban saja. Pasti semua akan terjadi di kabupaten/kota yang lain. Maka saya minta menteri juga datang ke daerah yang lainya. Jangan Tuban saja yang diambil contoh. Jangan tebang pilih,” pungkasnya.
Sebatas diketahui, Menteri Sosial (Mensos) RI, Tri Rismaharini melakukan blusukan untuk pengecekan terhadap penerima Bansos Sembako dari Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Sendangharjo, Kecamatan Kota Tuban, Jawa Timur, Sabtu siang, (24/7/2021).
Dalam blusukan itu, mantan Wali Kota Surabaya mengaku kecewa terhadap penyaluran program BPNT di wilayah Tuban. Termasuk, langsung memarahi Eko Julianto Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Kabupaten Tuban.
Kemarahan Risma panggilan akrab Mensos itu dipicu karena Kastini (57), salah satu penerima bansos sembako hanya mendapatkan bantuan dua bulan. Padahal, seharusnya warga miskin itu mendapatkan bansos sembako tiga bulan yakni Juli, Agustus, dan September 2021.
“Ini yang mau tak bongkar, kasihan mereka,” kata Mensos Risma ketika melakukan blusukan di kampung Sendangharjo, Tuban.
Pada dua bulan ini keluarga penerimaan manfaat dari program tersebut mendapatkan dua paket beras masing-masing seberat 15 kilogram beras premium. Kemudian mendapatkan telur setiap bulan senilai Rp 26 ribu, tahu dan tempe Rp 9 ribu.
Dimana, bantuan BPNT itu disalurkan kepada KPM melalui rekening BNI atau kartu sembako dengan nilai bantuan yang diterima sebesar Rp 200 ribu per bulan. Selanjutnya, penerima bisa belanja kebutuhan bahan pokok ke agen atau e-warong yang telah ditunjuk dengan paket yang telah ditentukan.
