JEMBER, Tugujatim.id – Dinas Pendidikan Kabupaten Jember tengah mempersiapkan implementasi program pendidikan Sekolah Rakyat (SR) yang ditujukan khusus bagi anak-anak dari kalangan ekonomi lemah.
Program ini merupakan bagian dari inisiatif nasional atau pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto, yang akan dijalankan di 100 lokasi percontohan di seluruh Indonesia.
Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Hadi Mulyono, konsep pendidikan ini mengusung pendekatan holistik yang mengintegrasikan pembelajaran akademis dengan pembentukan kepribadian. Para pelajar tidak hanya mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas, melainkan juga menjalani kehidupan bersama dalam lingkungan boarding school.
“Program ini dirancang untuk mengembangkan kemampuan komunikasi, rasa tanggung jawab, serta membiasakan anak-anak hidup dalam komunitas,” ungkap Hadi pada Sabtu (2/8/2025).
BACA JUGA: Gubernur Khofifah Tinjau Sekolah Rakyat di Jember, Rencana Beroperasi Awal Agustus
Keunikan utama dari program ini terletak pada penerapan sistem tempat tinggal bersama. Berbeda dengan institusi pendidikan konvensional yang terbatas pada aktivitas classroom learning, program ini menggabungkan kurikulum formal dengan pengasuhan karakter secara komprehensif.
“Fokus kami tidak sebatas transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk mentalitas dan kemampuan bersosialisasi,” jelasnya.
Kriteria penerimaan siswa pun memiliki kekhususan tersendiri. Program ini secara eksklusif menerima peserta didik yang berasal dari keluarga dengan tingkat kemiskinan ekstrem sesuai dengan catatan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Proses rekrutmen sudah memasuki tahap operasional. Beberapa calon siswa telah mengikuti orientasi awal sambil menjalani pemeriksaan medis dan inventarisasi kebutuhan sarana pembelajaran.
Inisiatif ini bertujuan menjangkau anak-anak yang selama ini termarjinalkan dari sistem pendidikan mainstream.
“Sasaran utama kami adalah mereka yang berisiko tinggi mengalami dropout akibat keterbatasan finansial. Program ini hadir sebagai solusi alternatif agar hak pendidikan mereka tetap terjamin,” tegas Hadi.
BACA JUGA: Guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Rakyat Tuban Diisi dari ASN Kemenag
Di sisi lain, Dinas Pendidikan Jember sedang melakukan verifikasi ulang data anak yang tidak melanjutkan sekolah. Berdasarkan catatan tahun 2024, diperkirakan 22.000 anak di wilayah Jember tidak lagi terdaftar dalam sistem pendidikan. Sebagian besar kasus ini dipicu oleh dampak pandemi.
“Kami menemukan fenomena dimana orang tua terpaksa bekerja di luar daerah selama masa pandemi, meninggalkan anak-anak di bawah pengasuhan kakek-nenek atau saudara. Kondisi ini menyebabkan terputusnya jenjang pendidikan mereka,” papar Hadi.
BACA JUGA: Dikebut! Pembangunan Fasilitas Sekolah Rakyat di Tuban Rampung 85 Persen
Untuk mengatasi kasus anak yang telah melewati batas usia sekolah normal, dinas ini merancang program paket pendidikan yang dipadukan dengan pelatihan vokasional. Kolaborasi dilakukan dengan Dinas Tenaga Kerja, PKK, dan Kelompok Lintas Komunitas untuk memberikan pelatihan sesuai dengan bakat dan minat masing-masing.
“Pendidikan formal memang fundamental. Namun bagi mereka yang sudah tidak memungkinkan kembali ke jalur pendidikan konvensional, kami berikan bekal keterampilan praktis. Setidaknya mereka memiliki kemampuan untuk hidup secara independen,” tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Reporter: Diki Febrianto
Editor: Darmadi Sasongko
