JEMBER, Tugujatim.id – Rumah Sakit Daerah (RSD) dr Soebandi Jember menghadapi persoalan keuangan serius akibat penumpukan utang dari Program J-Keren di masa Bupati Jember periode 2019-2024. Tagihan yang belum dibayarkan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Jember kini mencapai Rp109 miliar, membuat fasilitas kesehatan rujukan regional ini kesulitan menyediakan obat-obatan vital.
“Program J-Keren yang diluncurkan Pemkab Jember saat itu bertujuan memberikan akses kesehatan menyeluruh bagi warga. Konsepnya sederhana, rumah sakit memberikan layanan medis, lalu mendapat penggantian dari kas daerah melalui dana APBD dan BLUD,” ujar Direktur RSD dr Soebandi, I Nyoman Semita pada Rabu (22/10/2025).
Di tahap awal, mekanisme pembayaran berjalan lancar. Namun lambat laun, alokasi anggaran tidak sebanding dengan volume pelayanan yang terus bertambah. Ketimpangan ini memicu penumpukan tagihan yang fantastis.
Data menunjukkan tunggakan terus membengkak dari tahun ke tahun. Pada 2022, angkanya mencapai 35 miliar rupiah. Tahun berikutnya stagnan di angka serupa. Namun di 2024, lonjakan drastis terjadi hingga menyentuh 76 miliar. Meski ada pelunasan sebagian, sisa tagihan masih bertengger di angka 109 miliar.
Dari tiga rumah sakit milik pemerintah daerah, RSD dr Soebandi menanggung beban terberat. Penyebabnya jelas, volume pasien paling tinggi, baik untuk konsultasi dokter, perawatan singkat, maupun rawat inap intensif. Fasilitas ini juga menjadi tujuan rujukan dari berbagai rumah sakit tipe C di Jember dan tujuh wilayah sekitarnya, termasuk Banyuwangi.
Semakin rumit kasus medis yang ditangani, semakin besar pula biaya yang harus ditagihkan. Dampak finansial yang ditimbulkan sangat mengkhawatirkan. Rasio kas rumah sakit anjlok drastis, menghambat investasi untuk peralatan medis, infrastruktur, konstruksi gedung baru, dan yang paling krusial, seperti pengadaan obat serta bahan medis habis pakai.
“Situasi ini sangat berbahaya, terutama untuk pasien dengan penyakit serius, contohnya seperti penderita kanker yang memerlukan obat kemoterapi. Jika stok obat kosong, sel kanker dapat menyebar tak terkendali dan mengancam keselamatan jiwa pasien,” imbuh Nyoman.
Kondisi ini memicu kegelisahan di masyarakat. Bahkan para dokter spesialis merasa tertekan karena standar pelayanan menurun, yang berpotensi memicu gugatan hukum. Pasien berhak menuntut bila penanganan medis tidak mengikuti protokol klinis yang berlaku.
Ketiadaan obat bukan soal sepele, ini menyangkut hidup mati pasien dan masa depan rumah sakit. Nyoman menjelaskan bahwa, memasuki tahun 2024, RSD dr Soebandi masih memiliki utang obat senilai 48 miliar rupiah.
Menurutnya, dana BLUD tidak cukup untuk menutupi seluruh kebutuhan karena sebagian besar hanya boleh dipakai untuk biaya operasional harian. Sebagai rumah sakit pemerintah, institusi ini memang lebih mengutamakan misi sosial daripada orientasi profit, meski sebagian pendapatan tetap dialokasikan untuk membantu pasien tidak mampu.
Persoalan ini merusak relasi dengan pemasok obat. Para distributor merasa dirugikan karena pembayaran tertunda berlarut-larut. Hasilnya, pasokan obat dihentikan sepihak. Upaya mencari pemasok alternatif pun sulit karena reputasi buruk soal utang sudah menyebar luas.
Berdasarkan keputusan Gubernur tahun 2015, RSD dr Soebandi ditetapkan sebagai pusat rujukan kesehatan untuk tujuh wilayah di sekitar Kabupaten Jember. Bila pelayanan terganggu akibat keterbatasan obat dan peralatan, dampak negatifnya akan merembet luas dan mencoreng nama baik Jember.
Nyoman menegaskan bahwa pihaknya berupaya keras mendongkrak pemasukan rumah sakit. Hasilnya cukup menggembirakan, pendapatan bulanan yang sebelumnya hanya berkisar 16 hingga 18 miliar kini melonjak menjadi 26 miliar rupiah, mengalami kenaikan sekitar 44 persen.
Pencapaian ini didorong oleh program Universal Health Coverage (UHC) yang mendapat dukungan penuh Bupati Jember Muhammad Fawait. Lewat berbagai program seperti “Bunga Desaku” dan “Gus’e Menyapa”, bupati aktif mengkampanyekan agar warga memanfaatkan layanan kesehatan gratis di puskesmas dan rumah sakit yang ditanggung UHC, dengan syarat bersedia ditempatkan di ruang perawatan kelas 3.
Sementara ruang kelas 1 disediakan untuk pasien yang sanggup membayar. Selain kampanye dari kepala daerah, transformasi kultur kerja, peningkatan profesionalisme, dan penguatan solidaritas tim di RSD dr Soebandi juga berkontribusi pada kenaikan pendapatan.
Rumah sakit kini menawarkan berbagai layanan dan inovasi baru yang menarik minat publik. Nyoman optimis pendapatan akan terus naik melalui berbagai sumber BLUD, APBD, APBN, hibah, bahkan pinjaman perbankan.
Dana tersebut akan diprioritaskan untuk menyelesaikan proyek gedung yang mangkrak, membangun fasilitas hemodialisa untuk pasien gagal ginjal kronis, serta menyediakan area parkir yang memadai.
Target ambisius lainnya adalah pembangunan menara rawat inap berlantai tujuh dengan kapasitas sekitar 300 tempat tidur, sehingga total kapasitas mencapai 800 unit. Dengan jumlah tersebut, RSD dr Soebandi bisa bersaing dengan rumah sakit besar seperti RS Saiful Anwar Malang dan Dr. Soetomo Surabaya.
Lebih lanjut Nyoman memaparkan data bahwa Kabupaten Jember masih kekurangan sekitar 600 hingga 700 tempat tidur rumah sakit. Karena itu, ekspansi kapasitas RSD dr Soebandi menjadi sangat mendesak.
Nyoman berharap semua pihak, baik pemerintah melalui pelunasan piutang dan bantuan anggaran, maupun investor swasta, dapat bersinergi agar pelayanan kesehatan di Jember dan wilayah sekitarnya terus berkembang dan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermartabat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Reporter: Diki Febrianto
Editor: Darmadi Sasongko
