PASURUAN, Tugujatim.id – Pemerintah pusat tengah mewacanakan ganti rugi sapi mati akibat penyakit mulut dan kuku (PMK). Dalam wacana tersebut, pemerintah pusat tengah menyiapkan alokasi dana untuk ganti rugi sapi mati karena dimusnahkan akibat PMK, termasuk di Kabupaten Pasuruan.
Berdasarkan hasil rapat internal yang digelar sejumlah kementerian bersama Presiden Jokowi terkait penanganan PMK, dinyatakan jika besaran uang ganti rugi yang disiapkan untuk peternak berkisar Rp10 juta per ekor. Meski begitu, tidak serta merta semua peternak yang sapinya mati dan dimusnahkan akibat PMK akan dapat ganti rugi.
Menurut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, wacana ganti rugi ternak yang mati akibat PMK hanya diprioritaskan bagi peternak skala kecil. Hal ini disampaikan Suharyanto saat meninjau pelaksanaan vaksinasi sapi perah milik KPSP Setia Kawan Nongkojajar di Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, Sabtu siang (25/06/2022).
“Memang ganti rugi sudah diwacanakan. Tapi, prioritasnya untuk peternak kecil yang punya 1-3 ekor ternak saja. Karena hidupnya sangat tergantung pada sapi yang mati tersebut,” ujar Suharyanto.
Dia meminta Pemerintah Kabupaten Pasuruan agar segera melakukan percepatan pendataan jumlah sapi yang mati dan dimusnahkan akibat PMK. Termasuk utamanya mendata secara rinci siapa saja peternak skala kecil yang roda perekonomiannya terdampak parah akibat ternak-ternaknya yang mati.
“Saya minta segera didata dan dilaporkan secepatnya,” tegasnya.
Selain itu, ketua Satgas Pusat Penanggulangan PMK ini mengimbau para peternak agar tidak panik karena vaksin sudah mulai didistribusikan. Para peternak dan Satgas PMK daerah diminta bekerja sama dalam memantau ternak-ternak yang sakit sehingga tidak berdampak pada kelangkaan kebutuhan daging di pasaran.
“Semuanya jangan panik supaya sapi-sapi kita terjaga. Segera lapor kalau ternak ada gejala. Sedini mungkin dijaga makan minumnya, termasuk mobilisasi sapi,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Pasuruan Mujib Imron menjelaskan, wabah PMK sangat berdampak pada anjloknya produksi susu di Kabupaten Pasuruan. Menurut Gus Mujib, sebelumnya satu koperasi besar bisa memproduksi antara 125-130 ton per hari. Setelah adanya PMK, produksi susu menurun hingga sebanyak 100 ton.
“Karena 30 persen populasi sapi perah Jawa Timur ada di Kabupaten Pasuruan, kami sampaikan jika di sini dapat jadi prioritas penanganan PMK dalam hal vaksinasi, bantuan obat-obatan, dan vitamin ternak,” ujarnya.
—
Terima kasih sudah membaca artikel kami. Ikuti media sosial kami yakni Instagram @tugujatim , Facebook Tugu Jatim ,
Youtube Tugu Jatim ID , dan Twitter @tugujatim
