BLITAR, Tugujatim.id – Sebanyak 9.690 warga Kota Blitar masih berada di garis kemiskinan. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, angka kemiskinan berada pada level 6,6 persen.
Kendati secara statistik angka ini berada di bawah rata-rata Jawa Timur sebesar 9,5 persen dan nasional sebesar 8,47 persen, persoalan kualitas SDM masih menjadi persoalan serius.
Baca Juga: DPRD Surabaya Soroti Potensi Zakat ASN, Minta Penyaluran Tepat Sasaran untuk Warga Miskin
Secara makro, pertumbuhan ekonomi warga Kota Blitar tahun 2025 tercatat tumbuh sebesar 5,31 persen. Capaian ini menunjukkan tren kestabilan, meski mengalami sedikit perlambatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yang berada di angka 5,33 persen.
Skema Penanganan Kemiskinan dan Alokasi Anggaran 2026
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperinda) Kota Blitar Widodo Saptono Johannes memaparkan, jumlah penduduk miskin di Bumi Bung Karno sebenarnya mengalami tren penurunan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Tercatat pada 2021, persentase penduduk miskin yakni 7,89 persen, kemudian setahun berikutnya turun menjadi 7,37 persen. Selanjutnya pada 2023 dan 2024 masing-masing tercatat 7,30 persen dan 6,75 persen.
“Angka tersebut menunjukkan kemiskinan berkurang. Kalau trennya dari 2021 itu sebanyak 11.300-an jiwa, sekarang sudah melandai. Pada 2024 itu 9,86 ribu dan di 2025 sekitar 9.690 jiwa,” ujar Widodo beberapa waktu lalu.
Untuk menekan angka warga Kota Blitar miskin tersebut, pemkot menerapkan strategi berupa pengurangan beban pengeluaran sekaligus peningkatan pendapatan, serta penurunan kantong-kantong kemiskinan. Dukungan anggaran pun diproyeksikan melonjak tajam pada 2026 ini, mencapai Rp210 miliar. Alokasi anggaran naik signifikan dari 2025 yang sebesar Rp117 miliar.
Widodo menyebut, penambahan anggaran ini difokuskan untuk memperkuat jaring pengaman sosial melalui berbagai program intervensi mulai dari Rastrada, sekolah gratis, hingga pelatihan usaha.
“Tentunya langkah ini diambil untuk memperkuat jaring pengaman sosial agar dampak intervensi pemerintah lebih terasa bagi masyarakat rentan, membantu meringankan beban hidup agar bisa lebih berdaya,” ungkapnya.
Kendala Validasi Data dan Tantangan SDM
Namun, di balik upaya tersebut, tantangan sosiologis berupa ketergantungan sebagian masyarakat terhadap bantuan sosial serta kesenjangan kualitas SDM masih menjadi fokus perbaikan. Secara teknis, pemkot masih harus berjibaku melengkapi profil data kemiskinan lapangan yang mendetail sebagai bahan penyusunan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik warga.
Baca Juga: Gus Ipul Kunjungan ke Tuban: Sosialisasi Datasen Kunci Bansos, Sekolah Rakyat Lawan Kemiskinan
Kendalanya, hingga saat ini Kota Blitar belum mendapatkan hak akses terhadap Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Padahal, data tersebut krusial untuk sinkronisasi kebijakan sebagaimana amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN.
Akurasi data dan kemandirian masyarakat menjadi kunci agar angka kemiskinan tidak sekadar melandai secara statistik, namun juga secara kualitas hidup di tengah dinamika ekonomi daerah.
“Targetnya, kami berupaya terus kurangi dengan strategi pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan masyarakat,” pungkas Widodo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer : Moch. Luki Azhari
Editor: Dwi Lindawati
