TUBAN, Tugujatim.id – Rencana pengadaan mobil dinas listrik untuk Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky kembali menjadi sorotan. Pemerintah Kabupaten Tuban diketahui telah menganggarkan sekitar Rp1,2 miliar untuk kendaraan operasional kepala daerah tersebut.
Kebijakan ini menuai perhatian publik, terlebih di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang digaungkan pemerintah. Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Tuban bahkan sempat menyuarakan agar rencana pembelian mobil dinas listrik tersebut ditinjau ulang.
Baca Juga: Legislatif Soroti Rencana Mobil Listrik Bupati Rp1,2 Miliar, DPRD Tuban Sarankan Ditunda
Meski demikian, Bupati Tuban yang akrab disapa Lindra menegaskan bahwa pengadaan kendaraan tersebut masih sesuai dengan aturan yang berlaku. Dia menjelaskan bahwa dalam ketentuan pengadaan kendaraan dinas kepala daerah memang tersedia pilihan jenis kendaraan, baik mobil listrik maupun mobil berbahan bakar minyak.
“Secara aturan masih sesuai dengan nomenklatur yang ada. Dalam juknisnya memang tersedia pilihan, kepala daerah bisa menggunakan mobil listrik atau mobil berbahan bakar bensin,” ujar Lindra saat dikonfirmasi wartawan.
Mobil Listrik Dinilai Lebih Efisien
Lindra mengaku memilih kendaraan listrik bukan tanpa pertimbangan. Menurut dia, kendaraan listrik justru dinilai lebih efisien dalam jangka panjang jika dibandingkan mobil konvensional.
Salah satu alasan utamanya adalah adanya masa garansi kendaraan yang cukup panjang, yakni hingga delapan tahun. Selama periode tersebut, berbagai komponen utama kendaraan masih menjadi tanggungan pihak dealer.
“Selama masa garansi itu perawatan masih ditanggung dealer, termasuk baterai dan komponen lainnya,” jelasnya.
Selain soal perawatan, kendaraan listrik juga dianggap lebih hemat dari sisi operasional. Dibandingkan kendaraan berbahan bakar minyak, biaya energi listrik dinilai jauh lebih rendah.
Baca Juga: Pemkab Tuban Anggarkan Rp1,2 Miliar untuk Mobil Listrik Dinas Bupati
Dengan kapasitas baterai penuh, kendaraan listrik bahkan disebut mampu menempuh jarak hingga sekitar 700 kilometer. Kondisi ini dinilai dapat menekan pengeluaran rutin pemerintah daerah, terutama untuk biaya bahan bakar serta pemeliharaan kendaraan dinas.
“Kalau dihitung dari sisi operasional, penggunaan listrik tentu lebih murah dibanding bahan bakar,” pungkasnya.
Meski demikian, polemik pengadaan mobil dinas tersebut masih menjadi perbincangan di kalangan publik maupun legislatif di Kabupaten Tuban.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: Devi Ismayanti/Magang
Editor: Dwi Lindawati
