DPRD Kota Malang: Rp 100 Miliar untuk Dana BPJS Kesehatan Warga, Korban PHK Dapat Bagian

  • Bagikan
ilustrasi gelontoran uang untuk BPJS Kesehatan warga Kota Malang
ilustrasi gelontoran uang untuk BPJS Kesehatan warga Kota Malang. (Foto: Pixabay)

Malang – Pandemi COVID-19 di Jawa Timur, menyulitkan sektor ekonomi di banyak daerah. Seperti di Kota Malang, banyak karyawan yang mendapat PHK dari kantor. Bantuan dari Pemkot Malang terus dikucurkan, salah satunya dana fantastis Rp 100 miliar untuk biaya kesehatan masyarakat lewat BPJS Kesehatan.

Anggota Komisi D DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita menyatakan, masa pandemi COVID-19 ini membuat situasi masyarakat serba sulit. Pihaknya sudah melakukan hearing dengan Dinas Kesehatan Kota Malang membahas terobosan-terobosan pemenuhan fasilitas kesehatan masyarakat.

“COVID-19 ini harus diseriusi penanganannya, tidak hanya oleh satu dinas, tapi semua pihak harus concern. Saya usulkan ke Pemkot Malang agar serius melakukan investasi lebih terhadap kesehatan masyarakat,” kata dewan yang akrab disapa Mia itu.

Anggota Komisi D DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita
Anggota Komisi D DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita. (Foto: JAF)

Baca Juga: Mau Gaji Aman Hingga Akhir Bulan? Ikuti Langkah-Langkah Berikut ini!

Seperti apa investasi kesehatan yang dimaksud Mia? Maksudnya investasi untuk menaikkan kualitas hidup sehat warga Kota Malang. Misalnya jika seseorang sehat atau terbantu biaya kesehatannya, maka seseorang akan lebih tenang dalam bekerja. Karena tidak perlu lagi memikirkan biaya kesehatan, yang kata Mia, masih cukup mahal.

Lalu bagaimana caranya agar warga mendapatkan gratis biaya kesehatan?

Universal Health Coverage. Kota Malang menuju UHC. Semua ter-cover BPJS Kesehatan,” kata politikus PDIP tersebut.

Mia menyebut, Pemkot Malang juga punya terobosan baru. Bagi peserta BPJS Kesehatan kelas 3 yang menunggak selama 3 bulan, otomatis akan berubah menjadi penerima bantuan iuran daerah (PBID). Atau secara otomatis biaya BPJS Kesehatan peserta tersebut selanjutnya di-cover Pemkot Malang. Tujuannya kata Mia, agar semua penduduk Kota Malang nantinya bebas biaya kesehatan.

“Ya nanti ada pertimbangan-pertimbangannya, nanti akan dilihat kategorinya. Saat ini dinas kesehatan juga menambahkan kategori siapa yang akan di-cover untuk program UHC,” kata dewan dari dapil Kedungkandang tersebut.

Bahkan anggaran Rp 100 miliar kata Mia, disiapkan untuk men-cover kesehatan warga Kota Malang. Salah satu kategori yang akan mendapat jatah yaitu para korban PHK karena dampak COVID-19. BPJS Kesehatan yang sebelumnya menjadi tanggungan kantor tempat bekerja, nantinya akan dikaver Pemkot Malang.

“Arahnya kan semua penduduk Kota Malang gak pusing lagi mikir biaya kesehatan. Gratis. Ditanggung pemerintah,” tegasnya.

Baca Juga: Tips dan Cara Efektif Membangun Komunikasi dengan Anak Sejak Usia Dini

Alumnus Universitas Negeri Malang (UM) itu berharap agar warga Kota Malang bisa hidup sehat, kualitas kesehatan warga Kota Malang juga meningkat. Warga menurutnya akan lebih produktif bekerja. Pendapatan daerah juga akan terus meningkat. Dan jika masalah kesehatan sudah beres, selanjutnya menuju program pendidikan gratis.

“Pada akhirnya nanti akan menaikkan kualitas hidup warga Kota Malang. Kami ingin Peraturan Wali Kota ini rampung agar UHC segera beres. Masyarakat tidak pusing lagi mikir biaya kesehatan,” pungkasnya. (Jaf/gg)

  • Bagikan