Gede Pasek Angkat Bicara Soal Putusan Kasus Mas Bechi

mas bechi tugu jatim
Mas Bechi saat sidang putusan kasusnya di PN Surabaya. Foto: Rahman Hakim/Tugu Jatim.

SURABAYA, Tugujatim.id – Moch Subchi Azal Tsani alias Mas Bechi divonis 7 tahun penjara oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Kuasa Hukum Mas Bechi, Gede Pasek Suardika angkat bicara.

Gede Pasek angkat bicara soal putusan kasus Mas Bechi. Pasalnya, dia menilai adanya keanehan yang terjadi pada proses hukum dengan dugaan pelecehan seksual tersebut.

Majelis Hakim memutuskan Mas Bechi terbukti secara sah melanggar Pasal 289 KUHP juncto pasal 65 ayat 1 KUHP dan UU 8 tahun 1981 tentang Perbuatan Cabul.

Kuasa Hukum MSAT, I Gede Pasek Suardika merespons putusan tersebut. Gede Pasek menilai bahwa dakwaan Hakim cukup unik. Pasalnya dari rentetan persidangan, dakwaan awal tidak pernah terbukti.

“Kita dengar tadi sama-sama kan ya, bahwa Bechi ini tidak terbukti pada dakwaan pertama tentang pencabulan. Namun pada dakwaan kedua, Majelis Hakim menyatakan terbukti bersalah dengan dakwaan pemerkosaan, dengan dijerat 3 pasal yakni 285, 289 dan 294,” kata Gede Pasek kepada Tugujatim.id, Jum’at (18/11/2022).

Hal itu menurutnya cukup unik. Bahkan bisa menjadi pelajaran bersama bagaimana Hukum dijalankan. Pasalnya ada perubahan pasal yang digunakan untuk menjerat Mas Bechi, mulai dari laporan, tuntutan, hingga putusan. Kata Gede Pasek, hal ini bisa menjadi pelajaran bersama.

“Yang pertama laporan kasus ini adalah pasal 294 KUHP, lalu dituntutnya itu pasal 285 dan dihukumnya pasal 289. Itu menurut kami itu boleh tapi ya unik lah peristiwanya. Yang kedua, bagi masyarakat yang pernah melapor polisi dan kasusnya dihentikan oleh SP, lapor saja lagi gak perlu ada pra peradilan, kan dalam kasus ini begitu, padahal kasus yang sebelumnya belum di SP3 tapi dilanjutkan untuk korban yang sama, untuk peristiwa yang sama,” cetus Gede Pasek.

Gede Pasek menyinggung aturan soal kasus SP3 atau dihentikan, kemudian dilanjutkan kembali. Menurutnya perlu adanya permohonan Pra Peradilan ke pengadilan. Hal itu sesuai aturan perundang-perundangan.

“Yang kedua, harus ada peristiwa baru, alat bukti baru, dan sebagainya, untuk kasus bisa lanjut. Nah dalam kasus ini tidak, bahkan visum yang dipakai oleh Pengadilan adalah visum lama,” jelas Gede Pasek.

Kuasa Hukum MSAT, Gede Pasek Suardika, saat diwawancara wartawan di PN Surabaya. Foto: Rahman Hakim/Tugu Jatim.

“Mungkin itu jalam tengah yang diambil Majelis Hakim, apapun namanya. Saya tetap apresiasi pada Majelis Hakim sudah memberikan ruang kepada kami, yang mana sebelumnya sidang ini tertutup jadi terbuka.” pungkasnya.