TUBAN, Tugujatim.id – Klaim pemerintah pusat bahwa persoalan kelangkaan LPG 3 kilogram atau LPG melon di Kabupaten Tuban, Jatim, telah teratasi. Hal ini berbanding terbalik dengan realitas di lapangan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut kondisi sudah “clear” usai operasi pasar, warga justru masih berjibaku dalam antrean panjang demi mendapatkan LPG melon.
“Emang saya cek di Kabupaten Tuban, tapi itu sudah clear, kami lakukan operasi pasar,” kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Selasa (07/04/2026).
Baca Juga: Tak Kebagian LPG Melon, Warga Tuban Dekat Pangkalan Berjam-jam Antre Pulang Tangan Kosong
Berdasarkan pantauan Tugujatim.id di tiga pangkalan berbeda di Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Tuban, memperlihatkan pemandangan antrean mengular sejak pukul 10.00. Dua pangkalan berada di Jalan Brawijaya, sementara yang lainnya di Jalan Basuki Rahmat.
Ratusan warga berdiri berdesakan, sebagian membawa tabung LPG melon kosong, sebagian lagi hanya berharap masih kebagian. Situasi ini bukan terjadi sesaat.
Warga mengaku sudah berhari-hari mengalami kesulitan serupa. Bahkan, waktu tunggu untuk mendapatkan satu tabung LPG bisa mencapai lebih dari dua jam—itu pun belum tentu berhasil.
Warga Kerap Pulang dengan Tangan Kosong
Lastri, warga Desa Bejagung, Kecamatan Semanding, menjadi salah satu potret nyata krisis ini. Dia mengaku telah berkeliling ke berbagai pangkalan dan pengecer selama lima hari terakhir, namun selalu pulang dengan tangan kosong.
“Sudah lima hari cari ke mana-mana tidak dapat. Ini antre dari pagi, semoga saja kebagian,” ujarnya dengan nada lelah.
Kelangkaan ini berdampak langsung pada dapur rumah tangga. Aktivitas memasak terganggu, bahkan sebagian warga mulai beralih ke bahan bakar alternatif seperti kayu bakar atau membeli makanan jadi, yang tentu menambah beban pengeluaran.
Hal senada disampaikan Nur Hayati, warga Desa Gedongombo. Dia menyebut kondisi saat ini jauh berbeda dibandingkan sebelumnya, ketika LPG masih mudah didapat dengan harga sesuai HET.
“Biasanya beli Rp18 ribu di pangkalan. Tapi sekarang susah sekali, makanya ikut antre di sini,” katanya.
Di tengah kondisi tersebut, klaim “aman dan terkendali” juga datang dari pemerintah daerah. Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menegaskan bahwa distribusi LPG 3 kilogram di wilayahnya akan terus dijaga stabil.
“Insyaa Allah kami dalam distribusi, khususnya LPG 3 kg ini akan berkomitmen semuanya clear, aman, terkendali,” ujarnya dalam rapat koordinasi bersama sejumlah pihak terkait.
Pemerintah Kabupaten Tuban menyebut telah ada tambahan distribusi sekitar 102 ribu tabung dari Pertamina untuk memenuhi lonjakan kebutuhan, khususnya pasca Ramadhan dan Idulfitri. Selain itu, sistem distribusi juga diklaim dibuat lebih fleksibel agar dapat menyesuaikan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Namun, fakta antrean panjang menunjukkan adanya persoalan yang lebih kompleks dari sekadar pasokan. Distribusi yang tidak merata, potensi penumpukan di titik tertentu, hingga perilaku panic buying masyarakat menjadi faktor yang saling berkaitan.
Di sisi lain, struktur distribusi LPG di Tuban sebenarnya tergolong lengkap. Tercatat, ada 32 agen dengan sekitar 1.386 pangkalan yang tersebar di berbagai wilayah. Secara teori, jumlah tersebut seharusnya mampu menjangkau kebutuhan masyarakat.
Pemerintah daerah pun menekankan pentingnya pembelian melalui pangkalan resmi untuk menjaga stabilitas harga dan distribusi. Transparansi juga didorong dengan kewajiban pencantuman harga eceran tertinggi (HET) di setiap pangkalan.
Namun, di tengah keterbatasan stok, warga kerap tidak memiliki banyak pilihan. Ketika pangkalan kosong, mereka terpaksa mencari ke pengecer meski harga lebih mahal—bahkan bisa melampaui dua kali lipat dari HET.
Baca Juga: Antrean Mengular sejak Pagi, Warga Tuban “Berebut” LPG 3 Kg di Pangkalan
Fenomena ini memperlihatkan adanya celah antara kebijakan di tingkat atas dengan implementasi di lapangan. Operasi pasar dan tambahan distribusi belum sepenuhnya menjawab persoalan akses dan pemerataan.
Pengawasan berbasis sistem pelaporan real time yang digadang-gadang pemerintah juga perlu diuji efektivitasnya. Sebab, selama antrean masih terjadi dan warga masih kesulitan mendapatkan LPG, maka klaim “clear” masih menyisakan tanda tanya besar.
Di tengah kondisi ini, masyarakat hanya berharap satu hal sederhana, yakni gas tersedia saat dibutuhkan, tanpa harus mengantre berjam-jam atau pulang dengan tangan kosong.
Sebab bagi mereka, LPG 3 kilogram bukan sekadar komoditas energi, melainkan kebutuhan dasar yang menentukan keberlangsungan hidup sehari-hari.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: Mochamad Abdurrochim
Editor: Dwi Lindawati
