SURABAYA, Tugujatim.id – Menolak pengesahan Perppu Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi undang-undang, ratusan buruh Jawa Timur menggelar aksi demo di depan kantor DPRD Jawa Timur pada Senin siang (13/03/2023). Aksi 500 buruh tersebut tergabung dalam Partai Buruh bersama Aliansi GERAK (Gerakan Rakyat). Di antaranya, gabungan serikat-serikat pekerja, paguyuban Warga Stren Kali Surabaya (PWSS), LBH Surabaya, dan International Women’s Day.
Baca Juga:
Polisi Bongkar Praktik Perdagangan Manusia di Pasuruan
Ada enam poin yang menjadi tuntutan para buruh dari aksi kali ini. Yakni, tolak pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang, Tolak RUU (Omnibus Law) Kesehatan, segera sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, bentuk Perda Jawa Timur tentang Sistem Jaminan Pesangon, Tolak Kriminalisasi tiga petani Pakel Banyuwangi, dan perbaiki kinerja pengawasan ketenagakerjaan di Jawa Timur.
“Saya ini juga menyerukan boikot partai politik pada Pemilu 2024 yang mendukung pengesahan Perppu Cipta Kerja untuk menjadi undang-undang,” kata Ketua EXCO Provinsi Patai Buruh Jawa Timur Jazuli pada Senin (13/03/2023).
Baca Juga:
45 Wanita dan 3 Anak di Bawah Umur Jadi Korban Perdagangan Manusia di Pasuruan
Tidak hanya di Jawa Timur, aksi demo tolak pengesahan Perppu Omnibus Law ini dilakukan secara serentak di beberapa kota-kota besar lain. Mulai di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogjakarta, Medan, Aceh, Bengkulu, Lampung, dan beberapa kota lainnya.
“Aksi demo hari ini merupakan aksi nasional yang dilakukan di 34 provinsi di Indonesia. Tapi, berpusat di Jakarta di depan gedung DPR dan MPR RI,” ujar Jazuli.
Aksi tersebut buntut dari pengesahan RUU Omnibus Law dari DPR RI yang kabarnya dipercepat menjadi tanggal 14 Maret 2023.
Baca Juga:
Modus Perdagangan Manusia di Tretes Pasuruan, 48 Perempuan Diiming-imingi Banyak Uang
“Iya (sidang paripurna DPR RI dipercepat). Rencana awal kami demo besok Selasa (14/03/2023). Berhubung ada informasi dipercepat hari ini, maka aksi kami lakukan hari ini,” kata Wakil Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Nuruddin kepada Tugujatim.id.
Dia mengatakan, jika aksi tolak pengesahan Perppu Omnibus Law ini tidak mendapat respons dari pemerintah Jawa Timur. Para buruh rencananya akan mogok kerja secara nasional.
“Rencananya rekan-rekan akan mogok nasional. Tapi, nggak tahu sampai kapan karena kami di daerah menunggu instruksi dari pusat yang sedang konsolidasi antarserikat pekerja,” ujarnya.
