MALANG, Tugujatim.id – Malang Corruption Watch (MCW) mendesak agar penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 ini dikaji ulang. Pada Hari Anti Korupsi Sedunia Rabu (9/12/2020) ini, pihaknya menilai bahwa ajang pesta demokrasi yang berlangsung di 270 daerah di 9 provinsi di Indonesia ini kurang tepat. Sebab, pandemi dan angka kasus COVID-19 masih terus merangkak naik.
Hal tersebut dilakukan oleh MCW dengan cara menggelar aksi unjuk rasa mengkritisi ajang hajatan demokrasi ini di depan Gedung DPRD Kota Malang, Rabu (9/12/2020) pagi. Kebanyakan, masyarakat berharap agar Pilkada tetap ditunda mengingat angka kasusnya yang tak kunjung mereda.
Baca Juga: 5 Trik Pencarian Google Andalan untuk Browsing Lebih Tepat
Perwakilan MCW, anggota Divisi Indoksi, Miri Pariyas menegaskan, diselenggarakannya Pilkada di masa pandemi dinilai merupakan wujud negara yang tak lagi peduli soal keselamatan masyarakat. Selain tidak efektif, juga rentan terhadap pelanggaran baik secara protokol kesehatan maupun pelanggaran pilkada.
”Kami mendesak penyelenggara pilkada bertindak tegas dan professional dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan dan keselamatan rakyat selama pencoblosan berlangsung,” tegasnya melalui keterangan tertulis.
MCW Ingatkan Terkait Money Politic di Hari Anti Korupsi Sedunia dan Pilkada Serentak 2020
Selain itu, praktik Pilkada dari survey MCW mulai 2005 hingga 2020 masih menunjukkan kesenjangan secara paradoksal. Sebagai ajang membangun demokrasi, ironisnya justru menjadi ajang korupsi.
”Masih menguatnya mahar politik, politik pertahanan kekayaan (politik oligarki), money politik yang kemudian berujung pada korupsi politik, adalah bentuknya,” paparnya.
Dalam hal ini, pilkada menjadi lahan bisnis para penguasa lokal di daerah, baik dalam pengaturan pengadaan barang dan jasa, mempermudah izin usaha cukong dan pembuatan peraturan daerah yang cenderung mengakomodasi kepentingan cukong.
Baca Juga: Tanggul Proyek Jembatan Kedungkandang di Malang Ambrol, Padahal Baru Selesai Dibangun
Data KPK tahun 2018 besarnya pilkada yang tidak didukung oleh kemampuan harta pasangan calon membuat para calon kepala daerah akan mencari bantuan dari pemodal. Pada setiap pilkada sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Profil penyumbang didominasi oleh pemodal.
Selain itu, donator yang berasal dari pebisnis tidak hanya menyumbangkan dengan suka rela dana tersebut akan tetapi, meminta balasan seperti kemudahan perijinan (95.4%), kemudahan untuk ikut serta tender proyek pemerintah (90.7%) dan keamanan dalam menjalankan bisnis (84,8%).
Selain itu, Hasil penelitian Mendagri tahun 2015 juga menyebutkan bahwa Pilkada tahun 2015 menunjukkan biaya politik yang harus dikeluarkan untuk memenangkan kontestasi cukup tinggi.
Untuk merebutkan kursi Bupati/Walikota, biaya yang harus dikeluarkan oleh paslon mencapai Rp 20 miliar-Rp 30 miliar. Sedangkan untuk pemilihan Gubernur mencapai Rp 20 miliar-Rp 100 miliar.
Temuan Kemendagri tersebut diperkuat oleh survei yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada sejumlah paslon kepala dan wakil kepala daerah.
Survei dilakukan kepada pasangan calon yang kalah dalam kontestasi Pilkada 2017 dan 2018 menunjukkan bahwa Pada Pilkada 2017, sebanyak 82,3 persen paslon menyatakan dibantu oleh pemodal. Sedangkan pada Pilkada 2018, calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dibantu pemodal sebanyak 70,3 persen.
Baca Juga: Pemanasan Global Lebih Berbahaya daripada Virus Corona
”Hanya sedikit pasangan calon yang membiayai proses pilkada dari uangnya sendiri dan sumber-sumber pendanaan yang legal,” bebernya.
Contohnya, Pilkada 2010 di Kabupaten Malang, terbukti terjadi korupsi politik di Malang. Dalam fakta persidangan kasus korupsi yang menjerat mantan Bupati Malang (RK) memberikan gambaran secara gamblang terjadinya korupsi politik.
”Gambaran jelas bagaimana relasi cukong dengan pasangan calon,” jelas dia menekankan.
Terlepas dari itu, MCW menyatakan bahwa korupsi politik yang terjadi di Kabupaten Malang, yang berdampak pada kemiskinan, kualitas pendidikan yang buruk harus segera dihentikan. Terpenting adalah mendorong terwujudnya pemerintahan Kabupaten Malang yang sepenuhnya berdasarkan kepentingan publik. (azm/gg)
