Jumat, Januari 22, 2021
Tugujatim.id
Advertisement
  • Home
  • News
  • Featured
  • Bisnis
  • Pendidikan
  • Wisata
  • Budaya
  • Entertainment
  • Pilihan Redaksi
  • Olahraga
  • Tugu TV
No Result
View All Result
  • Home
  • News
  • Featured
  • Bisnis
  • Pendidikan
  • Wisata
  • Budaya
  • Entertainment
  • Pilihan Redaksi
  • Olahraga
  • Tugu TV
No Result
View All Result
Tugujatim.id
No Result
View All Result
Home News

Hari Anti Korupsi Sedunia, MCW Desak Pilkada Utamakan Keselamatan Rakyat

Redaksi Penulis Redaksi
Desember 9, 2020
in News
Aktivis anti korupsi dari Malang Corruption Watch (MCW) menggelar aksi unjuk rasa mengkritisi ajang Pilkada Kabupaten Malang, Rabu (9/12). Hari Anti Korupsi Sedunia

Aktivis anti korupsi dari Malang Corruption Watch (MCW) menggelar aksi unjuk rasa mengkritisi ajang Pilkada Kabupaten Malang, Rabu (9/12). (Foto: MCW)

Share on FacebookShare on TwitterShare Whatsapp

MALANG, Tugujatim.id – Malang Corruption Watch (MCW) mendesak agar penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 ini dikaji ulang. Pada Hari Anti Korupsi Sedunia Rabu (9/12/2020) ini, pihaknya menilai bahwa ajang pesta demokrasi yang berlangsung di 270 daerah di 9 provinsi di Indonesia ini kurang tepat. Sebab, pandemi dan angka kasus COVID-19 masih terus merangkak naik.

Hal tersebut dilakukan oleh MCW dengan cara menggelar aksi unjuk rasa mengkritisi ajang hajatan demokrasi ini di depan Gedung DPRD Kota Malang, Rabu (9/12/2020) pagi. Kebanyakan, masyarakat berharap agar Pilkada tetap ditunda mengingat angka kasusnya yang tak kunjung mereda.

Baca Juga: 5 Trik Pencarian Google Andalan untuk Browsing Lebih Tepat

Perwakilan MCW, anggota Divisi Indoksi, Miri Pariyas menegaskan, diselenggarakannya Pilkada di masa pandemi dinilai merupakan wujud negara yang tak lagi peduli soal keselamatan masyarakat. Selain tidak efektif, juga rentan terhadap pelanggaran baik secara protokol kesehatan maupun pelanggaran pilkada.

”Kami mendesak penyelenggara pilkada bertindak tegas dan professional dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan dan keselamatan rakyat selama pencoblosan berlangsung,” tegasnya melalui keterangan tertulis.

MCW Ingatkan Terkait Money Politic di Hari Anti Korupsi Sedunia dan Pilkada Serentak 2020

Selain itu, praktik Pilkada dari survey MCW mulai 2005 hingga 2020 masih menunjukkan kesenjangan secara paradoksal. Sebagai ajang membangun demokrasi, ironisnya justru menjadi ajang korupsi.

”Masih menguatnya mahar politik, politik pertahanan kekayaan (politik oligarki), money politik yang kemudian berujung pada korupsi politik, adalah bentuknya,” paparnya.

Dalam hal ini, pilkada menjadi lahan bisnis para penguasa lokal di daerah, baik dalam pengaturan pengadaan barang dan jasa, mempermudah izin usaha cukong dan pembuatan peraturan daerah yang cenderung mengakomodasi kepentingan cukong.

Baca Juga: Tanggul Proyek Jembatan Kedungkandang di Malang Ambrol, Padahal Baru Selesai Dibangun

Data KPK tahun 2018 besarnya pilkada yang tidak didukung oleh kemampuan harta pasangan calon membuat para calon kepala daerah akan mencari bantuan dari pemodal. Pada setiap pilkada sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Profil penyumbang didominasi oleh pemodal.

Selain itu, donator yang berasal dari pebisnis tidak hanya menyumbangkan dengan suka rela dana tersebut akan tetapi, meminta balasan seperti kemudahan perijinan (95.4%), kemudahan untuk ikut serta tender proyek pemerintah (90.7%) dan keamanan dalam menjalankan bisnis (84,8%).

Selain itu, Hasil penelitian Mendagri tahun 2015 juga menyebutkan bahwa Pilkada tahun 2015 menunjukkan biaya politik yang harus dikeluarkan untuk memenangkan kontestasi cukup tinggi.

Untuk merebutkan kursi Bupati/Walikota, biaya yang harus dikeluarkan oleh paslon mencapai Rp 20 miliar-Rp 30 miliar. Sedangkan untuk pemilihan Gubernur mencapai Rp 20 miliar-Rp 100 miliar.

Temuan Kemendagri tersebut diperkuat oleh survei yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada sejumlah paslon kepala dan wakil kepala daerah.

Survei dilakukan kepada pasangan calon yang kalah dalam kontestasi Pilkada 2017 dan 2018 menunjukkan bahwa Pada Pilkada 2017, sebanyak 82,3 persen paslon menyatakan dibantu oleh pemodal. Sedangkan pada Pilkada 2018, calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dibantu pemodal sebanyak 70,3 persen.

Baca Juga: Pemanasan Global Lebih Berbahaya daripada Virus Corona

”Hanya sedikit pasangan calon yang membiayai proses pilkada dari uangnya sendiri dan sumber-sumber pendanaan yang legal,” bebernya.

Contohnya, Pilkada 2010 di Kabupaten Malang, terbukti terjadi korupsi politik di Malang. Dalam fakta persidangan kasus korupsi yang menjerat mantan Bupati Malang (RK) memberikan gambaran secara gamblang terjadinya korupsi politik.

”Gambaran jelas bagaimana relasi cukong dengan pasangan calon,” jelas dia menekankan.

Terlepas dari itu, MCW menyatakan bahwa korupsi politik yang terjadi di Kabupaten Malang, yang berdampak pada kemiskinan, kualitas pendidikan yang buruk harus segera dihentikan. Terpenting adalah mendorong terwujudnya pemerintahan Kabupaten Malang yang sepenuhnya berdasarkan kepentingan publik. (azm/gg)

Tags: antikorupsiHari Anti Korupsi SeduniMalangMalang Corruption WatchMCW
Previous Post

TPS Unik di Malang, Desain Bak Resepsi Pernikahan

Next Post

Meski Suspect Corona, Warga di Malang Tetap Gunakan Hak Pilih

Next Post
Petugas KPPS keliling mengantarkan surat suara di rumah pasien isolasi mandiri di Kabupaten Malang, Rabu (9/12). (Foto: Azm/Tugu Jatim)

Meski Suspect Corona, Warga di Malang Tetap Gunakan Hak Pilih

  • Trending
  • Comments
  • Latest
kampus UM

Banyak Diincar Calon Mahasiswa, Ini Kampus Terbaik di Klaster 1 dan 2 Jawa Timur

Agustus 27, 2020
Polisi amankan barang bukti motor Pelaku Pembacokan di Malang: Teman Dekat Sekaligus Tetangga

Pelaku Pembacokan di Malang: Teman Dekat Sekaligus Tetangga

November 19, 2020
one piece 991 one piece volume 97

Spoiler One Piece 991: Jack Tumbang, Kinemon Tebas Napas Api Kaido

Oktober 15, 2020
Mencari Corona Lewat Puisi Marhalim Zaini

Mencari Corona Lewat Puisi Marhalim Zaini

Agustus 27, 2020
biduan kena tipu

Modus Investasi Tembakau, Biduan Asal Malang Kena Tipu Rp 350 Juta

5
Kondisi pengungsian akibat erupsi Gunung Semeru. (Foto: BEN/Tugu Jatim)

Dua Desa di Lumajang Bertahan di Pengungsian Pasca-Erupsi Gunung Semeru

4
ilustrasi obesitas

Awas, Obesitas Tingkatkan Risiko Kematian COVID-19 hingga 48 Persen

4
senjata api

Polisi Bekuk Sindikat Senjata Api di Malang, Sita Belasan Pucuk Pistol

3
Foto: Tenet/Chicago Film Scene/Tugu Jatim

5 Fakta Film “Tenet” Besutan Christopher Nolan

Januari 22, 2021
Tim CSR Semen Indonesia Pabrik Tuban (SIG) melakukan monitoring kepada OMS ayam petelur yang berada di Kecamatan Jenu. (Foto:Humas PT SIG Pabrik Tuban/Tugu Jatim)

Support 4 Desa di Kecamatan Jenu, SIG Kembangkan Produk Unggulan Warga

Januari 22, 2021
Bee Keeper Agro Tawon Wisata Petik Madu Lawang Hendro saat memperlihatkan sarang lebah madu yang menghasilkan propolis. (Foto:Rap/Tugu Jatim)

Selain Madu, Lebah Madu Juga Menghasilkan Propolis

Januari 22, 2021
Ketua KPU Tuban, Fatkul Iksan menyerahkan SK penetapan Paslon terpilih di Pilbup Tuban 2020 kepada Halindra Faridky dan Riyadi. (Foto: Moch Abdurrochim/Tugu Jatim)

Lindra-Riyadi Resmi Ditetapkan Pemenang Pilbup Tuban 2020 oleh KPU

Januari 22, 2021
Tugujatim.id

© 2019 - IT TUGUJATIM.

Pilihan Kami

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Info Kerjasama

Ikuti Kami

No Result
View All Result
  • Home
  • News
  • Featured
  • Bisnis
  • Pendidikan
  • Wisata
  • Budaya
  • Entertainment
  • Pilihan Redaksi
  • Olahraga
  • Tugu TV

© 2019 - IT TUGUJATIM.

Go to mobile version
We would like to show you notifications for the latest news and updates.
Dismiss
Allow Notifications